8 Bulan Perang Gaza, 33 Staff Bulan Sabit Tewas

2624, 17:25 – Sebanyaknya 33 staff Bulan Sabit terbunuh di Jalur Gaza sejak Israel lancarkan serangan mematikan ke Gaza yang masukin bulan ke delapan.

Organisasi Bulan Sabit Merah (PRCS) mencuitkan di media sosial X mengatakan bahwa dari 33 staff yang gugur tersebut, 19 diantaranya terbunuh ketika menjalankan tugas kemanusiaan.

Bahkan dalam cuitannya menampilkan foto pemakaman relawan Bulan Sabit yang bernama Mohammed Jihad Abed yang bertugas di Departemen Penanganan Risiko yang terbunuh ketika tentara Israel menjatuhkan bom ke rumahnya di Rafah pada tadi malam.

Sebelumnya pada 29 Mei 2024 terdapat dua paramedis yang terafiliasi dengan Bulan Sabit Merah Palestina gugur dalam serangan yang dilakukan oleh paramiliter Israel di sebuah ambulan yang bergerak ke rute evakuasi warga Palestina di alun alun Abu Al Said di Tel al Sultan selatan Jalur Gaza, Rafah.

Bulan Sabit Merah Palestina tekankan bahwa Israel dengan sengaja mengincar para tenaga kesehatan.

Militer Isreal telah menyeran dan menggeledah sekitar 160 fasilitas kesehatan di Jalur Gaza serta menutup 55 pusat kesehatan dan 3,333 rumah sakit.

Setidaknya hampir 36,400 warga Palestina di Gaza terbunuh dalam pembantaian yang berlangsung selama 8 bulan ini. Sebagian besar korban yang tewas adalah perempuan dan anak anak

Perang Gaza selama 8 bulan ini membua 82,400 orang luka luka. Israel lancarkan serangan ke Gaza setelah seranan 7 Oktober 2024 oleh Hamas yang diklaim Israel tewaskan 1,200 orang.

Dampak dari serangan Israel, telah membuat gedun gedung di Gaza hancur, bukan hanya itu, Israel pun blockade air bersih, obat obatan dan bahan makananan agar tidak masuk Gaza.

Sebagaimana dilansir dari middleeastmonitor.com menuliskan bahwa Perdan Menteri Israel Benjami Netanyahu pada Sabtu 1 Juni 2024, konfirmasi tidak akan ada gencatan senjata permanen di Gaza sampai Hamas serta pemerintahannya di Gaza di tumpas.

Ucapan Netanyahu tersebut disampaikan usai Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa Israel telah mengajukan tiga tahap kesepaatan untuk gencatan senjata di Gaza yang akan ditukar dengan pembebasan sandera warga negara Israel.

Netanyahu katakan bahwa pihaknya akan terus sorongkan tiga hal yakni menumpas Hamas dan pemerintahannya di Gaza, membebaskan para sandera serta pastikan Gaza tidak lagi menjadi sebuah ancaman bagi Israel jika ingin dilakukan gencatan senjata permanen.

Israel sendiri tidak akan sudi menyetujui gencatan senjata jika syarat syarat ini tidak dipenuhi. ***

Slovenia Akui Palestina Sebagai Negara Merdeka

31524, 01:00 – Bertambah kembali satu negara Eropa yang mengakui negara Palestina merdeka.

Adalah Slovenia yang pada Kamis 30 Mei 2024 menyetujui keputusan untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka, hal ini disampaikan Perdana Menterinya Robert Golob.

Dalam konferensi pers di Ljubljana Robert Golob mengatakan bahwa pemerintah telah putuskan untuk akui Palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Apa yang dilakukan oleh Slovenia mengikuti langkah Irlandia, Norwegia dan Spanyol yang sudah lebih dulu mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Parlemen negara anggota Uni Eropa ini pun harus menyetujui keputusan pemerintah Slovenia dalam beberapa hari ke depan.

Kebijakan ini merupakan langkah dari upaya yang lebih luas dari berbagai negara untuk koordinasikan tekanan terhadap Israel untuk akhiri konflik yang terjadi di Gaza.

Seperti kita ketahui pada 28 Mei lalu, Irlandia, Norwegia dan Spanyol secara resmi mengakui negara Palestina yang memicu reaksi kemarahan dari Israel.

Dari 27 anggota Uni Eropa yang bergabung, Siprus, Hongaria, Republik Ceko, Swedia, Slovakia, Polandia, Rumania dan Bulgaria telah akui negara Palestina. Kemungkinan akan bertambah dengan keberadaan Malta yang segera menyusul.

Bahkan Inggris dan Australia katakan bahwa mereka juga pertimbangkan untuk berikan penakuan, namun Prancis mengatakan bahwa sekaran bukan waktunya untuk mengakui atau tidak.

Jerman sendiri memilih berpihak kepada sekutu sejatinya, Israel dan Amerika Serikat dalam penolakan pendekatan sepihak dan bersikeras bahwa solusi dua negara hanya dapat dicapai melalui perundingan dan dialog.

Sementara itu Parlemen Denmark pada Selasa 28 Mei 2024 menolak rancangan undang undang untuk mengakui negara Palestina.

Sebagaimana dilansir dari Reuters, Norwegia pun menjadi ketua kelompok donor internasional untuk Palestina, sampai saat ini mengikuti posisi Amerika Serikat namun telah kehilangan keyakinan bahwa strategi ini akan berhasil.

Israel dan Hamas telah berperang sejak serangan lintas batas pada 7 Oktober 2024 lalu oleh para militant yang tewaskan 1,200 orang dan sandera lebih dari 250 orang.

Sementara itu menurut perhitungan Israel hampir 130 sendera dinyakini masih di tawan di wilayah Gaza.

Menurut data otoritas kesehatan Gaza akatakan lebih dari 36,000 warga Palestina telah terbunuh. ***

Inilah Alasan Norwegia Akui Negara Palestina

30523, 21:05 – Norwegia mengakui negara Palestina karena negara tersebut memilik hak fundamental dan indepnden dalam menentukan nasib negaranya sendiri.

Hal ini dikatakan oleh Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Soter dalam artikelnya untuk Politico.

Dirinya juga tegaskan bahwa kembali kenyakinan negaranya bahwa hal ini diperlukan untuk kontribusi pada perdamaian di Timur Tengah dan terpentin adalah terdapat lima alasan negaranya perlu secara resmi mengakui Palestina saat ini.

Pertama, mengakui negara Palestina berarti membantu perdamaian Arab yang telah diupayakan oleh para pmeain utama di wilayah tersebut.

Menurut PM Gahr, normalisasi hubungan negara Arab dengan Israel merupakan aspek yan menetukan dari rencana tersebut.

Dirinya tegaskan kembali bahwa negaranya bekerja sama sangat erat dengan Saudi Arabia dan kami bekerja untuk memobilisasi dukungan Eropa untuk rencana tersebut.

Kedua, perang yang sedang terjadi di Gaza menunjukkan bagaimana mencapai perdamaian dan stabilitas sangat dibutuhkan.

Karena menurut PM Gahr, peran tersebut telah menyebabkan meningkatnya kerusuhan di Tepi Barat dan meningkatnya ketegangan antara negara di wilayah tersebut. Situasi regional di Timur Tengah belum separah ini dalam beberapa tahun terakhir ini

Ketiga, semakin banyak negara yang sadar dorongan untuk memperkuat suara politik internasional rakyat Palestina, sejak tahun 143 negara untuk berikan suara mendukun resolusi yang mendukun keanggotaan Palestina di Majelis Umum PBB.

Normalisasi negara negara Arab dengan Israel yang merupakan aspek yang menetukan dari rencana tersebut.

Keempat, langkah pengakuan adalah langkah alamiah yang telah dilakukan negaranya selama beberapa dekade. Hal ini mendorong negara lain untuk mengikutinya dan berinvestasi pada satu satunya yang dapat membawa perdamaian abadi ke wilayah Timur Tengah.

Dalam langkah selanjutnya, usai gencatan senjata di Gaza, akses penuh terhadap bantuan kemanusiaan dan pembebasan sandera tanpa syaraat, warga Palestina harus memiliki hak untuk menikmati integritas kenegaraan.

Kelima, pengakuan terhadap Palestina ketika negara Eropa lainnya yaitu Irlandia dan Spanyol telah melakukan hal yang sama adalah penting.

Mungkin banyak orang yang ingat bagimana Oslo dan Madrid sama sama memainkan peran pentin walau berbeda dalam proses perdamaian pada awal 1990an dan ketiga negara ini menjalin hubungan dekat dengan negara Eropa lainnya menurut PM Gahr.

Seperti kita ketahui, Irlandia, Spanyol dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina.

Di hari tersebut, Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez katakan bahwa negaranya mengakui negara Palestina termasuk Jalur Gaza dan Tepi Barat yang diduduki di bawah Otoritas Nasional Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Irlandia secara resmi akui negara Palestina di Parlemen dengan sebuah pernyataan bahwa pemerintah mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka dan setuju untuk membangun hubungan diplomati antara Dublik dengan Ramallah.

Norwegia memuji pengakuan tersebut sebagai hari istimewa bagi hubungan negara tersebut dengan otoritas Palestina.

Terkait pengakuan dari Irlandia, Spanyol dan Norwgia dikecam oleh Israel sebagai hadiah bagi perlawanan Palestina, Hamas.

Menanggapi pernyataan Israel, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Barrell mengatakan bahwa mengakui negara Palestina tidak berarti memberikan hadiah kepaad Hamas, sebagaimana dilansir dari Al Mayadeen. ***

Buntut Serangan Israel di Rafah, DK PBB akan Gelar Sidang Darurat

28524, 11:10 – Buntut serangan mematikan Israel terhadap kamp di Kota Rafa, Gaza Selatan membuat DK PBB akan adakan pertemuan darurat pada Selasa 28 Mei 2024

Pertemuan tertutup tersebut diminta oleh anggota tidak tetap DK PBB, Aljazair sebagaimana kata diplomat.

Setidaknya 45 orang yang mayoritas perempuan dan anak anak terbunuh dan hampir 250 orang lainnya alami luka luka akibat serangan bom Israel di kamp yang bermaterikan tenda pada Minggu 26 Mei 2024

Video yang viral di sosial media tunjukkan seorang pria gendong jasad bayi tanpa kepala akibat serangan tersebut, sementara jasad jasad pengungsi yang terbakar hidup hidup bergelimpangan di tanah.

Serangan itu terjadi di dekat pangkalan logistik badan PBB untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Tal al-Sultan sebagaimana dilansir Kantor Media Pemerintah yang berbasis di Gaza.

Sebagaimana dilansir oleh Al Arabiya, Israel telah membunuh lebih dari 36,000 warga Palestina di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas yang digerakkan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Serangan terbaru itu terjadi walau bersamaan dengan keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang perintahkan Israel untuk hentikan serangannya di Kota Rafah yang menjadi tempat perlindungan bagi satu juta lebih warga Palestina sebelum diserbut pada 6 Mei lalu. ***

Putus Hubungan dengan Israel, Kolombia Buka Kedutaan Besar di Ramallah

23524, 11:00 – Usai putus hubungan diplomatic dengan Israel, Kolombia akan membuka kantor kedutaannya di Ramallah, Palestina.

Hal ini atas perintah Presiden Kolombia Gustavo Petro yang diumumkan oleh Menteri Luar Negeri negara tersebut, Luis Gilberto Murillo pada Rabu 22 Mei 2024 waktu setempat.

Menlu Murillo mengatakan bahwa Presiden Petro telah berikan instruksi untuk mendirikan kedutaan Kolombia di Ramallah sebagai langkah selanjutnya yang mereka ambil.

Pengumuman ini muncul usai pemerintah Petro menarik pulang para diplomatnya dari Tel Aviv dan putuskan hubungan dengan negara tersebut pada 2 Mei 2024 lalu dimana Kolombia menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai Genosida.

Niat pembukaan kedutaan besar Kolombia di Palestina diumumkan Petro pada 20 Oktober tahun lalu sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Anadolu ketika bertemu dengan Dubes Israel Gali Dagan dan Dubes Palestina, Raouf Almalki.

Menurut Menlu Murillo, Presiden Petro juga memimpin pertemuan para pemimpin di Saint Vincent Dan Grenadines dengan kesepakatan untuk menerapkan strategi agar Palestina diakui sebagai negara yang berhak penuh di hadapan PBB.

Pengumuman ini dikeluarkan pada hari yang sama dengan Spanyol, Irlandia dan Norwegia umumkan akan bersama sama mengakui Negara Palestina pada 28 Mei 2024.

Kolombiamengakui Palestina sebagai negara berdaulat pada 3 Agustus 2019 pada masa pemerintahan Juan Manuel Santos. ***

Terlalu, Israel Sita Kamera The Associated Press dan Blokir Siaran Langsung dari Gaza

22524, 20:55 – Israel benar benal kembali bikin ulah terhadap media asing, kali ini mereka menyita kamera dan peralatan milik The Associated Press atau AP dan memblokir siarang langsung dari Jalur Gaza pada Selasa 21 Mei 2023.

Alasan yang diberikan pemerintah Israel adalah peralatan The Associated Press digunakan untuk berikan gambar kepada Al Jazeera

Seperti diketahui, Israel menutup kantor biro Al Jazeera di Jerusalem pada awal Mei ini menyusul berlakunya undang undang baru tentang penyiaran asing.

Namun kini peralatan tersebut telah dikembalikan sebagaimana dikatakan oleh Menteri Komunikasi Israel Shlomo Karhi, karena mendapatkan kecaman dari Amerika Serikat,

Bahkan Karhi sebagaimana dicuitkan di akun media sosialnya di X, sedang menunggu keputusan Kementerian Pertahanan yang sedang menyelidiki masalah tersebut,

Siaran langsung Associated Press tentang Gaza telah di putar ulang pada Rabu pagi 22 Mei 2023 di Israel,

Menteri Karhi mengatakan bahwa peralatan Assiociated Press yang disita yaitu kamera, tripod, modem live dan dua mikrofon,

Pejabat Israel tersebut menyita peralatan tersebut di kota selatan Sderot pada Selasa 21 Mei 2024 sore.

Alasan penyitaan karena Associated Press telah melanggar undang undang media terbaru dengan menyediakan siaran langsung dari Gaza utara kepada Al Jazeera.

Al Jazeera sendiri berkantor pusat di Qatar satu dari sekian ribu pelanggan AP dan menerima video langsung dari AP serta organisasi media lainnya.

Atas penyitaan ini membuat AP mengecam tindakan tersebut termasuk mengkritik produk hukum Israel mengenai penyiaran asing.

Menurut Wapres Komunikasi Koorporat AP Lauren Easton yang prihatin dengan penerapan aturan tersebut, walaupun Isrel telah mengembalikan peralatan dari AP,

Pihaknya prihatin dengan penggunaan undang undang penyiaran asing oleh pemerintah Israel dan kemampuan jurnalis independent untuk beroperasi secara bebas di Israel.

Sebagai informasi, UU Penyiaran asing yang disahkan Israel pada April lalu memungkinkan pemerintah perintahkan lembaga penyiaran asing agar menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu atas dasar keamanan nasional.

AP pun merilis, bahwa mereka telah patuhi aturan sensor militer Israel yang melarang penyiaran rincian seperti pengerakan pasukan yang dapat bahayakan tentara,

Sementara itu Amerika Serikat yang mendukung Perang di Gaza mengatakan bahwa kejaidan penyitaan dan pemblokiran siaran tersebut sangat memprihatinkan dan jurnalis memiliki hak untuk melakukan tugasnya.

Menurut Adrienne Watson, Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa pemerintah Joe Biden meminta para pejabat senior Israel untuk mengubah kebijakan mengenai penyiaraan asing usai mengetahui laporan tersebut.

Adrienne Watson juga mengatakan bahwa kebebasan pers adalah pilar penting demokrasi dan anggota media termasuk AP melakukan pekerjaan penting yang harus dihormati. ***

Diplomacy Victory Bagi Indonesia, Deklarasi Menteri Disahkan di World Water Forum

21524, 18:10 – Dalam World Water Forum ke 10 menjadi diplomacy victory bagi Indonesia karena mampu hasilkan deklarasi tingkat menteri hingga investasi 113 proyek dengan anggaran USD 9,4 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono kepada para pewarta, menatakan bahwa concrete deliverable dari Worl Water Forum ini dan arahan bapak presiden kalau ada konfrensi dunia apa saja yang harus didadpatkan.

Deklarasi menteri yang baru saja disahkan ini telah tiga kali dibahas dan diikuti oleh 110 negara dan kemudian disahkan pada hari ini.

Menurut menteri Basuki, ringkasan dari deklarasi ini dikategorikan oleh World Water Council adalah diplomatic victory dari Indonesia karena inilah pertama kalinya bisa mengumpulkan para menteri dari berbagai negara dan hasilkan deklarasi.

Di deklarasi ini, Indonesia mengusung tiga prioritas utama kepada dunia, pertama pendirian center of excellence untuk ketahanan air dan iklim untuk pengembanan kapasitas knowledge sharing.

Selain itu bisa digunakan untuk pemanfaatan kapasitas unggul sebagai negara kepulauan, yang wajib menjadi garda ke depan untuk mendorongg inovasi pengelolaan air dan sanitasi.

Dan pentingnya menurut menteri yang sering disapa dengan Pak Bas ini mengatakan bahwa Center of Excellence bukan hanya untuk warga Indonesia saja melainkan untuk negara Asia Pasifik.

Kemudian kedua, Indonesia mengangkat isu pengelolaan SDA secara terpadu dan pada pulau pulau kecil, walaupun dikelilingi perairan yang luas Indonesia tetap perlukan sistem kelola yang baik untuk atasi tantangan kualitas air bersih.

Ketiga, Indonesia usulkan adanya hari danau sedunia sebagai bagian penting dalam pengelolaan air.

Menurut Menteri Basuki, Danau merupakan sumber pasokan yang hidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan hari danau sedunia tidak sekedar simbolis melainkan kunci menjagga kelestarian danau di dunia.

Selain deklarasi menteri yang mencapai adalah Indonesia lainnya adalah menyusun daftar proyek terkait air.

Yang menjadi andalam berbagai negara sebanyak 113 proyek senilai USD9,4 miliar yaitu proyek percepatan penyediaan air minum bai 3 juta rumah tangga kemudian proyek pengelolaan limbah domestic bagi 300 ribu rumah tangga.

Di tempat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani tekankan pentingnya kehadiran global water fund karena adanya kebutuhan investasi yang begitu besar untuk air bersih dan sanitasi.

Dikarenakan, dana yang berasal dari pemerintah saja tidak akan cukup untuk membiayai semua sehingga harus ada kepedulian dari tingkat lokal hingga dunia.

Menurut Sri Mulyani di dalam level global tersebut banyak lembaga internasional seperti World Bank, ADB, African Development Bank, European Investment Bank dan sebagaimana memiliki portofolio yang berhubunan dengan air dan sanitasi.

Bahkan menurut Sri Mulyani mengatakan bahwa teman teman Kemenkeu sudah bicara dengan teman teman PUPR untuk kita dukung sepenuhnya untuk bagaimana bisa gagasan ini terus diguliskan dan bisa didukung terutama lembaga yang memiliki resources sangat besar dan nyata terutama sector private sector.

Karena yang kita bicarakan adalah mengenai trillion of money dollar itu private sector yang memilikinya. ***

28 Mei 2023, Spanyol, Irlandia dan Norwegia Resmi Akui Negara Palestina

22524, 15:00 – Satu persatu negara mengakui keberadaan Palestina sebagai negara, kali ini adalah tiga negara Eropa yang akan mengakui Palestina sebagai negara.

Adalah Spanyol Irlandia dan Norwegia yang pada 28 Mei mendatang akan mengakui Palestina sebagai negara.

Menurut Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store pada Rabu 22 Mei 2023 mengatakan bahwa negaranya akan mengakui negara Plaestina merdeka dengan harapan hal ini akan membantu terciptanya perdamaian dengan Israel.

PM Jonas dalam jumpa pewarta mengatakan bahwa di tengah perang dengan puluhan ribu orang tewas dan terluka, kita harus tetap pertahakankan satu satunya hal yang dapat memberikan rumah yanga aman bagi warga Israel dan Plaestina dua negara yang dapat hidup damai satu sama lain

Sementara itu PM Irlandia, Simon Harris mengatakan bahwa Irlandia, Norwegia dan Spanyol akan mengakui negara Palestina pada hari ini dan yakin negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah penting dalam beberapa minggu mendatang.

Sementara itu anggota Uni Eropa lainnya, Slovenia dan Malta dalam beberapa minggu terakhir telah mengindikasikan bahwa mereka akan melakukan pengkuan tersebut dengan alasan solusi dua negara sangat penting untuk perdamaian abadi di wilayah tersebut.

Sebelum pengumuman tersebut, terdapat 143 dari 193 negara anggota PBB telah akui negara Palestina

Negara negara Eropa melakukan pendekatan terhadap masalah ini secara berbeda, beberapa negara Eropa seperti Swedia mengakui negara Palestina dalam satu dekade terakhir,

Sementara Prancis tidak ada niatan untuk melakukan itu kecuali jika hal tersebut dapat menjadi alat yang efektif untuk membuat kemajuan menuju perdamaian.

Menurut Menlu Norwegia, Espen Barth Eide pada Rabu 22 Mei 2023 mengatakan bahwa pengakuan resmi negaranya bersama Spanyol dan Irlandia terhadap negara Palestina yang merdeka akan berlaku pada 28 Mei.

Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan serangan pasukan Israel di sisi utara dan selatan Jalur Gaza pada Mei ini yang sebabkan eksodus baru ratusan ribuorang dan secara tajam batasi aliran bantuan sehingga meningkatkan risiko kelaparan.

Norwegia yang notabene bukan anggota Uni Eripa telah lama katakan bahwa mereka akan mengakui Palestina sebagai sebuah negara hanya jika hal tersebut dapat berikan dampak positif terhadap proses perdamaian kedua belah pihak,

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Amerika Serikat mengenai masalah tersebut.

Sebagaimana dilansir dari Reuters, Norwegia adalah sekutu dekat dari Amerika Serikat dan negara yang berada di kawasan Skandinavia ini berusaha membantu tengahi perdamaian antara Israel dan Palestina dalam beberpa kali kesempatan dalam beberapa dekade terakhir ini. ***

Berlangsung di Bali, Penyelenggaraan World Water Forum ke 10 Menjadi yang Terbaik Sepanjang Masa

21524, 20:30 – Gelaran World Water Forum ke 10 dengan teman Water For Share Prosperity atau Air untuk Kesejahteraan Bersama resmi berlangsung usai dibuka oleh Presiden Joko Widoddo pada agenda Opening Ceremony World Water Forum ke 10 di Bali International Convention Center (BICC) pada Senin 20 Mei 2024.

Gelaran World Water Forum ke 10 ini diakui sebagai yang terbaik dibandingkan gelaran sebelumnya.

Hal ini dikarenakan gelaran ini berikan kesan istimewa bagi kepala negara, delegasi dan peserta yang hadir.

Hal ini disampaikan Presiden World Water Forum (WWF) Loic Fouchon mengatakan bahwa penyelenggaraan World Water Forum ke 10 memerlukan persiapan selama empat tahun dan Indonesia dapat mengeksekusinya dengan sangat baik sekali.

Bahkan Loic Fouchon mengatakan bahwa gelaran World Water Forum merupakan yang terbaik dan paling professional dalam sejarah.

Bahkan dirinya memuji Balines Purification Ceremony atau Upacara Melukat sebagai salah satu pengalaman terbaiknya yang terselip dalam agenda tersebut.

Serupa dengan Loic, Stafsus Menteri PUPR, Bidang SDA, Firdaus Ali kepada pewarta mengatakan bahwa banyak yang terkesan dengan penyelanggaraannya, terlebih forum ini merupakan forum pertama yang terlaksan usai pandemi Covid 19

Selain membawa kesan yang sangat baik, Firdaus Ali tekankan bahwa gelaran World Water Forum ke 10 ini akan memberikan dampak siginfikan pada penyelesaian isu isu SDA di dunia khususnya lewat empat usulan pemerintah Indonesia,

Empat usulan yang diajukan Indonesia yaitu penetapan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day melalui resolusi PBB dan pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilence.

Selain itu, pengarustamaan isu pengelolaan air untuk negara berkembang di pulau kecil serta pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif.

Dimana Compendium ini nantinya berisikan daftar proyek, insiatif maupun kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional.

Jika Indonesia mampu mendorong adanya Hari Danau Sedunia untuk disahkan maka akan menjaddi peristiwa bersejarah yang berhasil ditorehkan oleh Indonesia.

Karena danau menurut Firdaus Ali, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketersediaan air di dunia sehingga harus bisa dikelola dengan sangat baik.

Sekedar informasi, kegiatan pada forum air terbesar dunia ini dilanjutkan dengan beberapa sesi diskusi politik, tematik dan regional.

Selain itu sejumlah side event dan sesi khusus juga turut dilaksankaan dalam gelaran World Water Forum ke 10 selama acara berlangsung hingga 25 Mei 2024 *** 

Prancis Dukung Langkah ICC untuk Keluarkan Surat Penangkapan Kepada Netanyahu dan Petinggi Hamas

21524, 20:20 – Prancis dukung permohonan Jaksa Penuntut untuk meminta Mahkamah Pidana Internasional (ICC) keluarkan surat perintah penangkapan terhaap Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel serta tiga petinggi Hamas.

Hal ini disampaikan Kemlu Prancis pada Senin 20 Mei 2024 dimana mengenai Israel Dewan Pra Peradilan akan memutuskan apakah akan mengeluarkan surat perintah, usai memeriksa bukti yang diajukan oleh Jaksa untuk mendukun tuduhannya.

Pemerintah Prancis mendukung ICC, independensinya perjuangan melawan impunitas dalam segala situasi.

Pemerintah Prancis katakan bahwa pihaknya telah peringatkan selama berbulan bulan tentang perlunya kepatuhan yang ketat terhadap hukum internasional khususunya tingkat korban sipil yang tidak bisa diterima di Jalur Gaza serta kuranngnya akses kemanusiaan sebagaimana dilansir dari France24.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Prancis mencerminkan perubahan yang signifikan dari posisi sejumlah negara barat seperti Inggris dan Italia.

Walaupun begitu Presiden Amerika Serikat, Joe Biden justru mengecam langkah ICC sebagai tindakan keterlaluan.

Prancis terlihat aktif di antara beberapa negara Barat yang mengambil sikap lebih tegas terhadap Israel.

Termasuk mengkritik veto AS terhadap resolusi gencatan senjata di DK PBB dan menganjurkan gencatan senjata sesegera mungkin di Gaza

Sejauh ini, Israel terus melancarkan serangannya di Gaza, meskipun resolusi DK PBB menuntut untuk seera diadadkan gencatan senjata.

Setidaknya lebih dari 35,500 warga Palestina terbunuh sejak serangan dimulai pada Oktober tahun 2023 lalu denan korban terbesar adalah wanita dan anak, sedankan 79.600 orang alami luka luka

Sudah tujuh bulan lebih sejak perang dimulai, sebagian wilayah Gaza hancur lebur di tengah blockade air bersih, makanan dan peralatan medis yang lumpuhkan daerah tersebut.

Seperti diketahui, Israel digugat melakukan genosida di Mahkamah Internasional atau ICJ pada Januari lalu telah perintahkan Tel Aviv untuk menceah terjadinya genosida serta pastikan bantuan kemanusiaan tersedia bagi masyarakat di Gaza.

Jaksa ICC Karim Khan katakan pada Senin 20 Mei 2024 dirinya telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant atas kejahatan termasuk pembunuhan yang disengaja, pemusnahan dan/atu pembunuh dan kelaparan selama peran di Gaza.

Karim Khan katakan bahwa Israel telah lakukan kejatan terhadap kemanusiaan dan menuduhnya melakukan seranan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil Palestina.

Dirinya juga mengatakan para pemimpin kelompok militant Palestina Hamas, termasuk Ismail Haniyeh yang berbasi di Qatar dan pemimpin Gaza Yahya Sinwar yang memikul tanggun jawab pidana atas tindakan yang dilakukan selama seranan 7 Oktober 2023 lalu.

Tindakan pidana yang dilakukannya termasuk penyanderaan, pemerkosaan dan tindakan kekerasan seksual lainnya dan penyiksaan.

Menurut Khan, hukum internasional dan hukum konflik bersenjata berlaku untuk semua, tidak ada prajurit, tidak ada komandan, tidak ada pemimpin sipil, tidak ada seoran pun dapat bertindak tanpa mendapatkan hukuman. ***

PBB Rilis Data Korban di Gaza, Adakah yang Berbeda dengan Data Hamas

14524, 22:00 – Baru baru ini Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau UN OCHA pada 8 Mei lalu terbtikan infografis yang merujuk pada angka 34.844 total kematian warga Palestina.

Namun pada di bagian bawahnya tertulis rincian, 24.686 diidentifikasi pada 30 April 2024 sebagai 10.006 laki laku, 4.959 perempuan, 7.797 anak anak dan 1.924 orang lanjut usia.

Dalam grafik tersebut menggunakan angka dari Kementerian Kesehatan Gaza dan sertakan catatan kecil bahwa anka tersebut, tidak termasuk lebih dari 10.000 orang yang dilaporkan hilang atau berada dalam reruntuhan bangunan.

Angka angka pada mayat yang telah diidentifikasi telah dimanfaatkan oleh banyak media ketika PBB revisi turun perkiraan jumlah perempuan dan anak anak yan telah terbunuh oleh Israel dalam serangannnya ke Gaza.

Sebaliknya, PBB publikasinya informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan Gaza tentang kemajuan dalam upaya besar besaran untuk indentfikasi korban tewas.

Lalu berapakah perkiraan awal jumlah korban.

Menurut jumlah total orang yang terbunuh oleh Israel di Gaza dan mereka yang hilan di bawah reruntuhan bangunan atau tempat lain tidak pernah berubah.

Hingga selasa 14 Mei 2024 jumlah total korban teewas capai 35.173 orang di Gaza sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023.

Kemudian dari mana angka korba berasal ?

Bahwa semua angka korban baik kematian yang terindentifikasi maupun tidak serta orang yan hilang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza.

Para kritikus sering mengkritik sang Kementerian karena dikelola oleh Hamas dengan menyiratkan bahwa angka angka tidak dapat dipercaya.

Namun menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO menyatakan bahwa Selasa 14 Mei 2024 mengatakan bahwa mereka memiliki kepercayaan pada angka angka yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Gaza.

Pada statistic Kementerian Kesehatan Gaza juga sudah diverifikasi oleh Human Right Watch dan digunakan oleh Deplu Amerika Serikat dalam konflik masa lalu dan baru baru ini pada Maret 2023.

Walaupun Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pertanyakan angka angka tersebut tanpa adanya bukti.

Lalu adakah dengan angka baru ini ?

Yang dimaksud angka baru ada sekitar 24,686 hanya merujuk pada jenazah yang telah terindentifikasi dari jumlah tersebut yaitu 7.797 anak anak, 4959 perempuan, dan 1.924 oran lanjut usia.

Yang berarti lebih dari 10,000 jenazah yang telah ditemukan masih belum terindentifikasi.

Selain itu, diperkirakan ada sekitar 10.000 orang masih hilang, kemungkinan besar terkubur di bawah reruntuhan bangunana di seluruh wilayah Gaza

Apakah angka tersebut dapat berubah ?

Menurut Juru Bicara WHO Christian Lindmeier kepada media di Jenewa, Swiss pada Selasa 14 Mei 2024 mengatakan bahwa faktanya pihaknya memiliki 25,000 orang yan telah diidentifikasi yan mana itu sebuah langkah maju.

Sementara itu menurut Juru Bicara PBB Farhan Haq kepada para pewarta di New York Senin 13 Mei 2023 mengatakan bahwa masih ada sekitar 10,000 jenazah lagi yang masih harus diidentifikasi secara penuh dan kemudian rinciannya mana termasuk anak anak atau perempuan yang ditetapkan kembali usai proses identifikasi lengkap selesai.

Lalu apa kata Israel mengenai hal ini ?

Menurut pejabat Israel bahwa angka angka tersebut mencuriakan karena kendali Hamas atas pemerintahan di Gaza,

Menurut Juru Bicara Kemlu Israel Oren Mamorstein menatakan bahwa angka tersebut dimanipulasi dan tidak mencerminkan kenyataan di lapangan,

Namun, pasukan militer Israel telah menerima dalam briefing bahwa jumlah korban di Gaza secara keseluruhan dapat diandalkan.

Sebagaimana kita ketahui, pada pekan lalu PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa ada 14,000 pejuang Hamas dan 16,000 warga sipil Palestina telah terbunuh dalam perang tersebut.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah podcast Call Me Back, dimana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampaknya merujuk pada perubah tersebut dengan katakan bahwa tentara Israel telah mampu menjaga rasio jumlah warga sipil dengan kombatan yan terbunuh menjadi satu bandin satu,

Ada sekitar empat belas ribu orang terbunuh oleh para kombatan dan mungkin ada sekitar 16,000 warga sipil telah terbunuh.

Jadi siapakah yang bisa dipercaya, Hamaskah atau PBB atau Israel, itu tergantung bagaimana kita menyikapinya…

Inilah Alasan 9 Negara Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

14524, 10:25 – Pada Jumat 10 Mei 2024, Majelis Umum PBB keluarkan resolusi untuk berikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina melalui pemungutan suara.

Pemungutan suara tersebut untuk mendorong DK PBB untuk pertimbangkan kembali pengakuan terhadap Palestina sebagai anggota PBB ke 194.

Sebanyak 143 negara mendukung resolusi tersebut, 9 negara diantaranya menentang dan 25 negara memilih abstain.

Sembilan negara yang menolak Palestina bergabung yang tak lain tak bukan adalah Israel, Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Amerika Serikat dan empat negara kepulauan di Pasifik yaitu Mikronesia, Nauru, Palau dan Papua Nugini.

Mari kita simak kenapa mereka menolak resolusi tersebut,

Hongaria

Dilansir dari laman resmi PBB, perwakilan Hongaria menyebutkan penolakan mereka berawal dari keingginan untuk menjaga kejelasan hukum dan proses yang cermat di PBB mengenai penerimaan dan partisipasi dalam pekerjaan Majelis

Menurut perutusan Hongaria di PBB mengatakan bahwa resolusi yang ada tidak kondusif untuk meredakan situasi dan menemukan solusi damai terhadap konflik di Timur Tengah.

Dirinya juga mengutuk serangan teroris pada 7 Oktober 2023 lalu oleh Hamas yang memicu perang hingga saat ini di Gaza dan serukan segera pembebasan tanpa syarat terhadap sandera yang tersisa.

Argentina

Sebagaimana dilansir dari laman thenationalnews.com, Argentina secara sejarah memiliki hubungan yang harmonis dan kuat dengan Israel dan negara negara Arab.

Argentina sendiri mengakui Palestina sebagai negara yang bebas dan merdeka dalam batas batas yang ada di tahun 1967

Presiden baru Argentina, Javier Milei mengunjungi Israel pada Februari lalu dan berjanji akan memindahkan kedutaan besar negaranya ke Jerusalem.

Hal ini menunjukkan perubahan siginfikan dalam kebijakan luar negeri Buenos Aires setelah bertahun tahun mendukung negara kawasan Arabia.

Milei juga telah umumkan bahwa pemerintahannya akan menyatakan bahwa Hamas sebagai organisasi teroris terlarang dan menyebutkan bahwa warga Argentina termasuk di antara ratusan orang yang tersandera oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Mikronesia, Nauru dan Palau

Ketiga negara pacific ini menentang adanya resolusi tersebut, sebagaimana dilansir dari laman thenationalnews.com, Kepulauan Mikronesia, Nauru dan Palau adalah negara kecil di Pasifik yang secara historis memiliki kesamaan dengan Amerika serikat.

Dimana pada tahun 2010, Mikronesia berikan suara setuju dengan Amerika Serikat sebanyak 47 kali dan hanya berbeda pendapat dengan tiga kali, rekor perolehan suara di Palau setara dengan rekor perolehan suara di Amerika Serikat yaitu di angka 96,5 persen.

Sementara itu Richard Gowan, Direktur PBB untuk International Crisis Grup, menunjukkan bahwa sejumlah sekutu Amerika Serikat tidak akan mendukung resolusi tersebut.

Perang yang tidak menentukan di Gaza telah mengubah suasana hati PBB secara keseluruhan mengenai perlunya solusi dua negara.

Republik Ceko

Masih dari laman yang sama dimana Republik Ceko secara sejarah lebih kepada Pro Israel dan Pro AS dimana perwakilan Republik Ceko untuk PBB, Jakub Kulhanek katakan bahwa keanggotaan PBB tidak akan membawa perdadmainan dan kesejahteraan bagi warga Palestina.

Dirinya juga mengatakan bahwa hal ini hanya akan dapat dilakukan di meja perundingan, selain itu juga mendorong kedua Palestina dan Israel untuk meulai jalur kerja sama termasuk melalui perjanjian Abraham demi mendorongnya masa depan yang lebih baik bagi kawasan Timur Tengah.

Papua Nugini

Negara tetangga Indonesia ini salah satu yang menolak adanya resolusi keanggotaan Palestina di PBB.

Menurut perwakilan Papua Nugini menyatakan keprihatinannya mengenai tantangan serius perdamaian dan keamanan yang dihadapi Palestina dan Isreal serta dampaknya yang lebih luas terhadap kawasan Timur Tengah dan sekitranya.

Dirinya menyatakan menolak resolusi tersebut karena tidak memberikan solusi jangka panjang bagi Palestina.

Sebagaimana dilansir dari press.un.org perwakilan Papua Nugini mengatakan bahwa hak dan keistimewaan yang berikan kepada pihak yang ingin menjadi anggota PBB dan kewajiban mereka yang timbul dari upaya tersebut harus diberikan dengan cara sepenuhnya sesuai dengan piagam PBB.

Dirinya menyatakan akan melepaskan diri dari pernyataan yan akan disampaikan Gerakan Non Blok karena unsur di dalamnya tidak sejalan dengan posisi nasional negaranya.

Israel

Tentunya menarik untuk disimak alasan dari Israel menolak keanggotaan Palestina di PBB dimana perwakilan mereka mengatakan bahwa pemungutan suara ini akan membuka pintu PBB bagi otoritas Palestina yang mendukung teroris dan bahkan tidak punya kendali atas wilayahnya sendiri.

Sebagaimana dilansir dari Press.UN.org perwakilan Isreal untuk PBB mengatakan bahwa peringatan Holocoust diperingati minggu ini, badan yang tidak tahu malu ini memilih untuk memberikan penghargaan kepada Nazi zaman modern dengan hak dan keistimewaan

Perwakilan ini menambahkan bahwa pemungutan suara hari ini telah abaikan DK dan melanggar Piagam PBB.

Berdasarkan Piagam PBB keanggotaan dapat diberikan kepada semua negara yang cinta damai, sementara Palestina kebalikannya, mereka hanya mencoba menghancurkan Israel.

Dimana anak anak Palestina menurut perwakilan Israel di PBB didoktrinasi oleh orangtua mereka untuk membunuh orang Israel dan melakukan terorisme.

Amerika Serikat,

Negara inilah yang paling menolak keanggotaan Palestina di PBB, sebagaimana dilansir dari laman resmi PBB, perwakilan Amerika Serikat sebutkan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara dengan jaminan keamanan Israel.

Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam kebebasan dan martabat dimana langkah sepihak di PBB dan di lapangan tidak akan mencapai tujuan ini,

Dengan dasar itulah, menurut Perwakilan Amerika Serikat, pilihan mereka tidak cerminkan penolakan terhadap negara Palestina.

Tetapi merupakan pengakuan bahwa status kenegaraan hanya akan tercapai melalui proses yang libatkan negosiasi langsung antara para dua pihak.

Perwakilan Amerika Serikat sebutkan bahwa resolusi ini tidak selesaikan kekhawatiran mengenai permohonan keanggotaan Palestina di PBB yang diajukan di DK PBB melalui proses kominte penerimaan pada April lalu.

Selain itu, rancangan resolusi tersebut tidak juga merubah status negara Palestina sebagai misi pengamat non negara anggota sama seperti Vatikan. ***

Korea Utara Dukung Resolusi PBB dalam Keanggotaan Penuh Palestina

13524, 17:40 – Tanpa banyak bicara, Korea Utara mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang memberikan hak dan keistimewaan kepada Palestina dan mendesak DK PBB untuk pertimbangkan kembali upaya Palestina menjaid anggota ke 194 PBB.

Hal ini disampaikan Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang menganggap sudah tepat yang dilakukan oleh Majelis Umum PBB sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA.

Menurut Kemlu Kim Jong un ini resolusi yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat yang merdeka itu mencerminkan keinginan kuat masyarakat internasional terhadap perdamainan dan stabilitas Timur Tengah.

Selain mendukung resolusi, negara Kim Jong un ini juga mengecam kebijakan satu negara Yahudi dibandingkan dengan kebijakan solusi dua negara.

Selain itu bukan Korea Utara kalau tidak kritik Amerika Serikat terutama hak vetonya terhadap rancangan resolusi yang relevan di DK PBB pada 18 April 2024 lalu.

Korea Utara tegskan kembali dukungannya bagi perjuangan rakyat Palestina dengan menyerukan penghentian pendudukan ilegal Israel dan pembentukan Palestina sebagai negara berdaulat dan merdeka.

Seperti kita ketahui, paa Jumat 10 Mei 2024, Majelis Umum PBB setujui rancangan resolusi yang mendesak DK PBB untuk pertimbangkan kembali keanggotaan Palestina dan memberikan beberapa hk tambahan kepada negara tersebut.

Sebagaimana dilansir dari Anadolu, Palestina saat ini berstatus sebagai engara pengamat non anggota PBB sebagaimana yang sama dilakukan oleh Vatikan. ***

Perang Harus Segera Dihentikan, PBB Serukan Gencatan Senjata di Rafah

12526,   16:05 –   Israel kembali menyerang Rafah, Palestina yang sangat padat penduduknya, jika perang terus berlangsung dikhawatrikan akan banyak jatuh korban jiwa.

Dengan melihat situasi seperti itu Sekjen PBB, Antonio Guterres pada Minggu 12 Mei 2024 serukan adanya gencatan senjata di Gaza dan segera kembalikan sandera yang masih ditahan.

Hal ini dirinya katakan dalam pidato video di Konfereensi donor internasional yang berlangsung di Kuwait, selain gencatan senjata dan pembebasan sandera, mantan Perdana Menteri Portugal ini juga meminta adaanya bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah tersebut.

Guterres menambahkan bahwa gencatan senjata hanya menjadi permulaan dan menjadi jalan panjang dari kehancuran dan trauma perang tersebut, sebagaimana dilansir dari AFP.

Serangan Israel terhadap wilayah Gaza berlanjut pada Minggu 12 Mei 2024 usai Israel perluas perintah evakuasi ke Rafah.

Walau banyak tuai kecaman dari internasional atas serangan militer ke wilayah timur kota tersebut yang secara efektif menutup jalur bantuan utama.

Menurut Guterres perang di Gaza sebabkan penderitaan manusia yang mengerikan, kehidupan yang sangat hancur, perpecahan keluarga dan juga menyebabkan banyak penduduk yang kehilangan tempat tinggal, trauma dan kelaparan.

Guterres membuka konfrensi di Kuwait yang diselenggarakan oleh Organisasi Amal Islam Internasional atau IICO dan Organisai koordinasi kemanusiaan PBB yaitu OCHA.

Sebelumnya pada Jumat 10 Mei 2024 di Nairobi, Antonio Guterres peringatkan Gaza akan menghadapi bencana kemanusiaan yang besar jika Israel lancarkan operasi darat dalam skala penuh di Rafah. ***

Inilah 9 Negara yang menolak Keanggotaan Palestina di PBB

12524, 10:05 – Majelis Umum PBB telah keluarkan sebuah resolusi untuk berikan hak dan keistimewaan baru kepada negara Palestina melalui pemungutan suara pada Jumat 10 Mei 2024.

Pemungutan suara tersebut mendorong DK PBB untuk pertimbangkan kembali pengakuan terhadap Palestina sebagai anggota PBB ke 194, pemungutan suara sendiri tidak menjami keanggotaan.

Hasilnya, ada 143 negara yang mendukung resolusi tersbut, 9 negara menentannya dan 25 negara memilih abstain.

Ke 9 negara yang menolak Palestina bergabung sebagai anggota PBB adalah Argentina, Israel, Amerika Serikat, Hungaria, Republik Ceko, dan empat negara Pasific yaitu Mikronesia, Papua Nugini, Nauru dan Palau.

Sementara 143 negara yang mendukung resolusi tersebut salah satunya adalah Indonesia.

Sedangkan 25 negara lainnya yan memilih abstain dalam pemungutan suara adalah, Vanuatu, Inggris, Ukraina, Swiss, Swedia, Rumania, Republik Moldova, Paraguay, Makedonia Utara, Belanda, Monako, Kepulauan Marshall, Malawi, Lithuania, Latvia, Italia, Jerman, Georgia, Finlandia, Fiji, Kroasia, Kanada, Bulgaria, Austria dan Albania.

Sebelum sesi pemungutan suara berlangsung, Dubes Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mendesak agar negara anggota PBB dapat berikan suaranya untuk mendukung negaranya sebagai anggota PBB.

Terjadi insiden penyobekan salinan piagam PBB di atas panggung oleh Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan dengan klaim bahwa dorongan untuk masukkan Palestina akan melanggar piagam badan tersebut.

Sebagai informasi, menurut prosedur PBB, DK PBB harus rekomendasikan seorang anggota kepada Majelis Umum untuk mendapatkan persetujuan akhir melalui dua pertiga suara mayoritas.

Hal ini berbeda dengan DK PBB dimana anggota Majelis Umum tidak memiliki hak veto yang sama.

Dengan mengingat lebih dari 140 neggara anggota PBB mengakui negara Palestina, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, pemungutan suara tersebut diperkiarakan akan mendapatkan persetujuan oleh mayoritas negara anggota PBB.

Untuk diketahui, Palestina saat ini adalah negara pengamat non anggota PBB, pada dubes Palestina telah lama  mendorong keanggotaan penuh PBB.

Perang Israel dengan Hamas baru baru ini di Gaza dan terjadinya krisis kemanusiaan yan terjadi telah hidupkan kembali urgensi untuk jadi angota PBB.

Piagam PBB nyatakan bahwa keanggotaan terbuka bagi semua negara cinta damai yang menerima kewajiban dan mampu melaksanakan kewajiban tersebut.

Di bulan April, Amerika Serikat yang duduk di DK PBB dengan beranggotakan 15 orang telah memveto resolusi yang didukung mayoritas negara anggota untuk mendoron keanggotaan Palestina.

Amerika Serika sendiri satu dari lima anggota tetap DK PBB yang memiliki hak veto yang dapat menggagalkan sebuah resolusi. ***

Dua Negara Oceania Dukung Palestina dalam Keanggotaan Penuh PBB

11524, 19:10 – Dua negara Ocenaia yaitu Selandia Baru dan Australia pada Jumat 10 Mei 2024 bergabung dengan 141 negara lainnya untuk mendukung negara Palestina dalam pemungutan suara tingkat tinggi mengenai keanggotaan penuh pada Sidang Darurat Majelis Umum PBB.

Berbicara kepada pewarta di Adelaide pada Sabtu 11 Mei 2024, Menlu Australia Penny Wong katakan bahwa pemungutan suara tersebut bertujuan untuk memberikan hak tambahan yang sederhana untuk berpartisipasi dalam forum PBB.

Wanita kelahiran Sabah, Malaysia ini menambahkan bahwa Australia hanya akan mengakui Palestina bila menurut kami waktunya tepat.

Ini dengan melihat banyaknya wilayah dan mitra strategis Australia yang memberikan suara setuju termasuk sekutu kami, Selandia Baru, mitra khusus kami Jepang dan mitra strategis komprehensif kami Singapaura, Republik Korea dan Indonesia sebagaimana dilansir dari Antara.

Menururt Menlu Penny Wong, resolusi yang mereka dukung saat ini adalah tentang perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi Israel dan Palestina.

Menlu Penny Wong sendiri berkeyakinan bahwa satu satunya jalan untuk menjami perdamaian dan keamanan Israel adalah pembentukan dua negara.

Dirinya berpendapat bahwa Australia tidak lagi percaya bahwa pengakuan hanya dapat terjadi pada akhir proses perdamaian namun dapat terjadi sebagai bagian dari proses perdamaian.

Langkah selanjutnya dalam proses PBB, menurut Menlu Wong bahwa apa yang Australia ingin lihat adalah negosiasi gencatan senjata, genjatan senjata kemanusiaan segera dan dimulainya proses perdamaian.

Sementara itu sejawat Menlu Penny Wong dari Selandia Baru, Menlu Winston Peters mengatakan bahwa pemungutan suara di negaranya mencerminkan rasa frustasi yang dirasakan komunitas internasional terhadap siklus kekerasan tanpa akhir yang terus melanda wilayah tersebut.

Menurut pemimpin partai New Zealand First ini mengatakan bahwa Selandia Baru secara konsisten melihat Israel dan Palestina di masa depan yang hidup berdampingan secara damai adalah satu satunya solusi tahan lama dan adil.

Perdamaian itu hanya dapat dicapai jika pihak terkait mengakhiri konflik ini dan kembali ke meja perundingan menurut Menlu Winston Peters.

Menlu Winston Peters tekankan perlunya gencatan senjata di Gaza, dimana Israel telah membunuh nyaris menembus angka 35 ribu warga Palestina yang rata rata wanita dan anak anak sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 yang merenggut 1.139 nyawa.

Menlu Winston Peters dalam pernyataannya mengatakan bahwa gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan meringankan krisis kemanusian yang dahsyat di Gaza hanya dapat diselesaikan melalui meja perundingan bukan dengan tindakan militer di Rafah.

Selandia Baru pun menyerukan deskalasi segera dalam meja perundingan untuk mencapai perdamainan kedua belah pihak.

Seperti diketahui, Majelis Umum PBB pada Jumat 10 Mei 2024 dengan suara bulat mendukung resoluasi yang serukan evaluasi ulang upaaya Palestina untuk menjadi anggota PBB dan berikan hak tambahan.

Resolusi ini di inisiasi oleh Uni Emirat Arab atas nama kelompok Arab yang di adopsi dengan suara setuju dari 143 negara anggota dengan 9 negara menolak salah duanya adalah Amerika Serikat dan tentunya Israel. Dan 25 negara lainnya memilih abstain dalam perjanjian tersebut,

Palestina sendiri mengajukan permohanan keanggotaaan penuh di PBB pada 2011 namun tidak menrima dukungan yang diperlukan dari DK PBB berdasarkan veto Amerika Serikat.

Namun pada 2012, Palestina memperoleh status pengamat tetap yang sama dengan negara terkecil di dunia, Vatikan. ***

143 Negara Anggota PBB Mendukung Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

11524, 08:55 – Setidaknya ada 143 negara anggota yang mendukung resolusi yang menyerukan pengakuan bahwa Palestina memenuhi syarat untuk menjaid anggota penuh ke 194 dan peningkatan hak hak dan keistimewaannya.

Hal ini terkuat dalam ruang sidang Majelis Umum PBB pada Jumat 10 Mei 2024 ketika para anggota memberikan suara terbanyak untuk resolusi tersebut.

Selain itu, Majelis Umum juga rekomendasikan agar DK PBB pertimbangkan kembali masalah tersebut.

Dalam pemungutan suara yang dilakukan oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 negara dimana 143 negara berikan suara setuju, 9 negara menolak termasuk Amerika Serikat, Israel, Mikronesia dan Palau dan 25 negara abstain.

Negara negara yang ikut mensponsori terjadinya adanya pembentukan resolusi tersebut antara lain Belgia dan Norwegia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Amerika Serika telah veto rancangan resolusi DK PBB yang usulkan agar Negara Palestina diberikan keanggotaan penuh di PBB.

Piaagam PBB haruskan calon anggota harus cinta dadmai dadn menerima semua kewajiban yang dibebankan oleh piagam tersebut.

Selain itu dalam hal penerimaan anggota baru harus direkomendasikan oleh DK PBB kepada Majelis Umum untuk mendadpatkan persetujuan akhir.

Saat ini Palestina menyandang status negara pengamaat non anggota di PBB yang diberikan Majelis Umum PBB pada 2012.

Resolusi pada Jumat 10 Mei 2024 disusun oleh UEA dimana perannya sebagai ketua kelompok Arab PBB untuk Bulan Mei, serukan agar Palestina pertahankan statusnya sebagai negara pengamat.

Selain itu, hak haknya di PBB ditingkatkan menjaid mencakup hampir semua hak yang diberikan kepada anggota penuh kecuali hak untuk memilih di Majelis Umum atau dianggap sebagai calon anggota badadn PBB seperti DK PBB.

Hak tambahan dan keistimewaan yang akan diterimanya termasuk kursi di Majelis Umum adalah hak untuk berbicara mengenai banyak isu tidak hanya berkaitan dengan Palestina dan Timur Tengah, selain itu juga hak untuk memilih wakilnya sebagai pejabat di badan badan utama majelis.

Hal ini akan berikan hak kepada Palestina untuk berpartisipasi dalam konfrensi PBB dan pertemuan internasional lainnya yang digelar oleh PBB.

Dubes Palestina untuk PBB, Riyad Mansour katakan kepada anggota majelis sebelum pemungutan suara dengan mengatakan bahwa suara ya suara untuk keberadaan Palestina karena tidak bertentangan dengan negara manapun, namun bertentangan dengan upaya untuk merampas negaranya.

Dubes Mansour juga menambahkan bagaimana bisa dijelaskan bahwa Israel dapat diterima di PBB pada 75 tahun yang lalu berdasarkan kekuatan resolusi yang menetapkan dua negara dan tanpa menunggu berakhirnya konflik dan sembari terus menyangkal hak hak dan keberadaan Palestina.

Kemudian mengatakan bahwa Israel Negara Palestina 75 tahun kemudian masih harus menunggu dan tetap menghadapi pintu tertutup sehingga tidak bisa diterima di organisasi ini,

Sementara itu Wakil Dubes AS untuk PBB, Robert Wood di awal pekan ini menyatakan bahwa Washington DC menenatang resolusi tersebut dengan mengatakan bahwa negara negara Arab dan Palestina berusaha menghindari proses yang sudah ada untuk keanggotaan penuh.

Sementara itu Dubes Israel untuk PBB, Gilad Erdan sebagaiman dilansir dari Al Arabiya mengatakan kepada Majelis Umum mengatakan selama dari banyak anda yang membenci Yahudi, anda tidak terlalu peduli bahwa orang orang Palestina tidak cinta damai. ***

Biadab, Kantor UNRWA di Jerusalem Timur Dibakar Warga Israel

10524, 08:10 – Ini sudah keterlaluan dimana warga Isreal membakar perimeter markas besar Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Jerusalem Timur, Tepi Barat hingga dua kali pada Kamis Malam 9 Mei 2024.

Hal in berdsarkan pernyataan Komisioner Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini, dimana aksi ini terjadi ketika staff UNRWA dan staf badan PBB lainnya berada di markas.

Menurut Lazzarini, serangan kedua ini terjadi usai adanya protes dari warga Israel pada Selasa 7 Mei 2024 lalu.

UNRWA melaporkan tidak ada korban jiwa diantara para stafnya, namun akibat kebakan ini timbul kerusakan parah di areal luar gedung dimana terdapat pengisian bahan bakar dan solar untuk armada kendaraan UNRWA di markas tersebut.

Ketika menciutkan di media sosial X (Twitter) Lazzarini mengatakan bahwa insiden mengerikan kedua ini dalam kurun waktu dari semingu, dan telah mengambil Keputusan untuk menutup kompleks tersebut kami keamanan pulih kembali,

Lazzarini juga mengatakan bahwa direktur UNRWA dan staf lainnya memadamkan api dengan bersama sama, dikarenakan petugas pemadam kebarakan dan kepolsiian Israel tak kunjung datang.

Bahkan terlalunya adalah menurut saksi mata mengatakan bahwa polisi Israel yang tiba di lokasi tidak melakukan apa pun untuk hentikan serangan tersebut sebagaimana di wartakan kantor berita Palestina WAFA.

Sementara itu dari media Israel menampilkan video kerumunan orang berkumpul di luar markan sambil berteriak ‘bakar PBB’ dengan didampingi orang orang bersenjata.

Warga eksteremis Israel telah adakan protes di luar komplek UNRWA di Jerusalem selama dua bulan terakhir atas seruan dari pejabat Kotamadya Jerusalem sebagaiman dikatakan oleh Lazzaraini.

Petinggi UNRWA, tersebut katakan bahwa para demonstran lemparkan batu ke arah staff dan gedung PBB dalam protes pekan ini.

Lazzarini juga katakan bahwa staf PBB telah alami intimidasi hingga ancaman dengan senjata.

Lazzarini juga menuntut tanggung jawan Israel sebagai pihak yang menduduki Palestina dengan berkata bahwa staf, lokasi dan operasi PBB harus dilindungi setiap saat sesuai dengan hukum internasional.

Selain itu tindakan para pelaku serangan ini harus diselidiki dan mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban.

UNRWA sendiri telah berperan cukup lama sebagai badan bantuan utama yang berikan bantuan kemanusiaan kepada warga sipil di Gaza sejak didirikan pada tahun 1949.

Terkait UNRWA, Israel di awal tahun ini menunding dengan keras bahwa ada beberapa anggota staf UNRWA di Gaza sebagai bagian dair serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Atas tundingan tidak mendasar ini membuat pendanaan UNRWA alami keguncangan karena belasan negara donor menarik pendanaan mereka.

Namun Komisi penyelidikan independent yang ditunjuk PBB dalam temuannya bulan lalu mengatakan bahwa Israel tidak memberikan bukti atas tuduhan terhadap UNRWA.

Hal inilah yang membuat sejumlah negara donor yang menangguhkan dana mereka kembali melanjutkan menyalurkan dananya ke UNRWA.

Klaim tersebut datang di tengah serangan secara membabi buta pasukan Israel di Gaza dengan menewaskan sekitar 34.904 orang yang sebagian besar wanita dan anak anak. Serta meluikai 78.514 lainnya hal ini berdasarkan rilis dari Kementerian Kesehatan Gaza

Seperti diketahui, Israel lancarkan serangan usai Hamas secara tiba tiba menyerbu wilayah Israel Selatan pada 7 Oktober 2023 lalu dengan tewaskan 1.139 orang dan menyandera lebih dari 250 orang, hal ini berdasarkan penghitungan Al Jazeera dari angka resmi Israel. ***

Ancam Keamanan Nasional, Israel Resmi Tutup Operasional Jaringan Al Jazeera

5524, 20:00 – Israel semakin menjadi dalam memberangus kehadiran media dan terbukti dimana kantor media Qatar, Al Jazeera ditutup secara operasional oleh pemerintah Benyamin Netanyahu.

Iya cabinet PM Israel Benjamin Netanyahu pada Minggu 5 Mei 2024 memutuskan menutup operasional jaringan media satelit Al Jazeera di Israel di saat perang Israel-Hamas yang masih berlanjut. 

Bahkan media asal Qatar itu pun dianggap sebagai ancaman daripada keamanan nasional negara zionis tersebut dengan mengatakan sebagai saluran penghasut sebagimana dalam unggahan Benyamin Netanyahu

Sementara itu Kementerian Komunikasi Israel menadatangani peritah untuk segera mengambil tindakan lebih lanjut.

Setidaknya ada satu anggota parlemen Israel mengatakan bahwa Al Jazeera sebenarnya bisa berusaha memblokade Keputusan parlemen Israel tersebut dengan mengajukan permohonan ke pengadilan.

Selain menutup operasional dari jaringan media satelit asal Qatar ini, parlemen Israel juga memerintahkan untuk menyita peralatan broadcasting, memutus channel Al Jazeera dan Perusahaan satelit yang selama ini bekerja sama dengan Al Jazeera dan memblokir web site Al Jazeera yang ada di wilayah negara zionis tersebut.

Seperti diketahui, Al Jazeera didanai oleh Pemerintah Qatar dan sudah secara tegask kritik operasi militer Israel di wilayah Gaza.

Hampir setiap jam, Al Jazeera mewartakan perkembangan dan situasi dari perang Gaza, pernyataan Israel tidak menyertakan operasi Al Jazeera di Gaza.

Pada April lalu, parlemen Israel, Knesset, ratifikasi undang undang sementara yang  mengizinkan penutupan media asing dengan alasan mengancam keamanan nasional negara tersebut.

Terkait adanya penghentian operasional, Al Jazeera hingga Minggu 5 Mei 2024 belum mau berkomentar soal hal ini.

Namun sebelumnya, Al Jazeera dengan tegas menolak telah menjadi ancaman bagi keamanan Israel dan menyebut upaya menutup operasional Al Jazeera sama dengan tindakan pembungkaman,.

Dalam produk hukum tersebut juga izinkan Netanyahu dan kabinetnya untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel dalam kurun waktu 45 hari, dimana batas akhir dapat diperbaharui lagi hingga akhir Juli 2024 atau sampai operasi militer di Gaza yang hingga saat ini belum jelas berakhirnya

Qatar sendiri banyak menampung hidup para pemimpin Hamas, dan juga mencoba memediasi upaya gencatan senjata dan pembebasan sandera demi berhentinya perang di Gaza yang telah masuki bulan ketujuh. ***

OKI Berutang Kemerdekaan Palestina kepada Rakyat Palestina

5524, 12:10 – Negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI hingga saat ini masih berutang kemerdekaan kepada rakyat Palestina.

Hal ini disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika berbicara dalam KTT OKI di Banjul, Gambia pada Sabtu 4 Mei 2024.

Selain berutang kemerdakaan Menlu Retno juga ingatkan negara negara OKI tentang insisatif Perdamaian Arab dan Keputusan OKI bahwa perdamainan dengan Israel hanya akan mungkin terjadi jika Israel mengakhiri pendudukannya atas Palestina.

Menlu Retno mengatakan bahwa pesan yang kuat terhadap Israel bahwa tanpa kemerdekaan bagi Palestina, tidak ada hungan diplomatic dan pesan serta Keputusan tersebut harus bisa dipertahankan, sebagaimana dikutip dari Antara.

Tanggapi genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza dengan membunuh lebih dari 34,000 warga Palestina dalam kurun tujuh bulan terakhir, Menlu Retno serukan OKI untuk bersatu membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

OKI pun harus perjuangkan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza yang selama ini aksesnya terhambat.

Selain itu perlu dilanjutkan dukungan OKI terhadap UNRWA dengan jaring pengaman keuangan Islam yang telah disepakati di OKI harus segera diaktifkan sebagaimana dikatakan Mnelu Retno.

Mantan dubes RI untuk Kerajaan Belanda ini juga tegaskan bahwa OKI harus terus mendorong adanya gencatan senjata dengan segera dan permanen di Gaza antara Israel dengan Hamas.

Alumnus UGM ini pun menegaskan bahwa negara OKI mencegah eskalasi lebih lanjut dengan fokus pada penanganan bencana kemanusiaan di Palestina dan tidak terlibat dalam konflik terbuka.

Menlu Retno juga mengatakan bahwa persatuan OKI harus berkonstribusi bagi perdamaian bukan memperburuk krisis.

Apa yang dikatakan wanita kelahiran 27 November 1962 ini merujuk pada beberapa negara anggota OKI seperti Jordania, Mesir, UEA, Bahrain, Maroko dan Sudan yang telah menormalisasi hubungan negara mereka dengan Israel yang jelas jelas bertentangan dengan prinsip OKI.

Sedangkan Saudi Arabia yang berksempatan membuat jalinan hubungan diplomatic dengan Israel yang mengancam peluang tersebut jika Israel menyerang Kota Rafah dimana 1,2 juta warga Gaza mencari perlindungan dari konflik senjata di wilayah tersebut. ***