Inilah Alasan 9 Negara Menolak Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

14524, 10:25 – Pada Jumat 10 Mei 2024, Majelis Umum PBB keluarkan resolusi untuk berikan hak dan keistimewaan baru kepada Palestina melalui pemungutan suara.

Pemungutan suara tersebut untuk mendorong DK PBB untuk pertimbangkan kembali pengakuan terhadap Palestina sebagai anggota PBB ke 194.

Sebanyak 143 negara mendukung resolusi tersebut, 9 negara diantaranya menentang dan 25 negara memilih abstain.

Sembilan negara yang menolak Palestina bergabung yang tak lain tak bukan adalah Israel, Argentina, Republik Ceko, Hongaria, Amerika Serikat dan empat negara kepulauan di Pasifik yaitu Mikronesia, Nauru, Palau dan Papua Nugini.

Mari kita simak kenapa mereka menolak resolusi tersebut,

Hongaria

Dilansir dari laman resmi PBB, perwakilan Hongaria menyebutkan penolakan mereka berawal dari keingginan untuk menjaga kejelasan hukum dan proses yang cermat di PBB mengenai penerimaan dan partisipasi dalam pekerjaan Majelis

Menurut perutusan Hongaria di PBB mengatakan bahwa resolusi yang ada tidak kondusif untuk meredakan situasi dan menemukan solusi damai terhadap konflik di Timur Tengah.

Dirinya juga mengutuk serangan teroris pada 7 Oktober 2023 lalu oleh Hamas yang memicu perang hingga saat ini di Gaza dan serukan segera pembebasan tanpa syarat terhadap sandera yang tersisa.

Argentina

Sebagaimana dilansir dari laman thenationalnews.com, Argentina secara sejarah memiliki hubungan yang harmonis dan kuat dengan Israel dan negara negara Arab.

Argentina sendiri mengakui Palestina sebagai negara yang bebas dan merdeka dalam batas batas yang ada di tahun 1967

Presiden baru Argentina, Javier Milei mengunjungi Israel pada Februari lalu dan berjanji akan memindahkan kedutaan besar negaranya ke Jerusalem.

Hal ini menunjukkan perubahan siginfikan dalam kebijakan luar negeri Buenos Aires setelah bertahun tahun mendukung negara kawasan Arabia.

Milei juga telah umumkan bahwa pemerintahannya akan menyatakan bahwa Hamas sebagai organisasi teroris terlarang dan menyebutkan bahwa warga Argentina termasuk di antara ratusan orang yang tersandera oleh Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu.

Mikronesia, Nauru dan Palau

Ketiga negara pacific ini menentang adanya resolusi tersebut, sebagaimana dilansir dari laman thenationalnews.com, Kepulauan Mikronesia, Nauru dan Palau adalah negara kecil di Pasifik yang secara historis memiliki kesamaan dengan Amerika serikat.

Dimana pada tahun 2010, Mikronesia berikan suara setuju dengan Amerika Serikat sebanyak 47 kali dan hanya berbeda pendapat dengan tiga kali, rekor perolehan suara di Palau setara dengan rekor perolehan suara di Amerika Serikat yaitu di angka 96,5 persen.

Sementara itu Richard Gowan, Direktur PBB untuk International Crisis Grup, menunjukkan bahwa sejumlah sekutu Amerika Serikat tidak akan mendukung resolusi tersebut.

Perang yang tidak menentukan di Gaza telah mengubah suasana hati PBB secara keseluruhan mengenai perlunya solusi dua negara.

Republik Ceko

Masih dari laman yang sama dimana Republik Ceko secara sejarah lebih kepada Pro Israel dan Pro AS dimana perwakilan Republik Ceko untuk PBB, Jakub Kulhanek katakan bahwa keanggotaan PBB tidak akan membawa perdadmainan dan kesejahteraan bagi warga Palestina.

Dirinya juga mengatakan bahwa hal ini hanya akan dapat dilakukan di meja perundingan, selain itu juga mendorong kedua Palestina dan Israel untuk meulai jalur kerja sama termasuk melalui perjanjian Abraham demi mendorongnya masa depan yang lebih baik bagi kawasan Timur Tengah.

Papua Nugini

Negara tetangga Indonesia ini salah satu yang menolak adanya resolusi keanggotaan Palestina di PBB.

Menurut perwakilan Papua Nugini menyatakan keprihatinannya mengenai tantangan serius perdamaian dan keamanan yang dihadapi Palestina dan Isreal serta dampaknya yang lebih luas terhadap kawasan Timur Tengah dan sekitranya.

Dirinya menyatakan menolak resolusi tersebut karena tidak memberikan solusi jangka panjang bagi Palestina.

Sebagaimana dilansir dari press.un.org perwakilan Papua Nugini mengatakan bahwa hak dan keistimewaan yang berikan kepada pihak yang ingin menjadi anggota PBB dan kewajiban mereka yang timbul dari upaya tersebut harus diberikan dengan cara sepenuhnya sesuai dengan piagam PBB.

Dirinya menyatakan akan melepaskan diri dari pernyataan yan akan disampaikan Gerakan Non Blok karena unsur di dalamnya tidak sejalan dengan posisi nasional negaranya.

Israel

Tentunya menarik untuk disimak alasan dari Israel menolak keanggotaan Palestina di PBB dimana perwakilan mereka mengatakan bahwa pemungutan suara ini akan membuka pintu PBB bagi otoritas Palestina yang mendukung teroris dan bahkan tidak punya kendali atas wilayahnya sendiri.

Sebagaimana dilansir dari Press.UN.org perwakilan Isreal untuk PBB mengatakan bahwa peringatan Holocoust diperingati minggu ini, badan yang tidak tahu malu ini memilih untuk memberikan penghargaan kepada Nazi zaman modern dengan hak dan keistimewaan

Perwakilan ini menambahkan bahwa pemungutan suara hari ini telah abaikan DK dan melanggar Piagam PBB.

Berdasarkan Piagam PBB keanggotaan dapat diberikan kepada semua negara yang cinta damai, sementara Palestina kebalikannya, mereka hanya mencoba menghancurkan Israel.

Dimana anak anak Palestina menurut perwakilan Israel di PBB didoktrinasi oleh orangtua mereka untuk membunuh orang Israel dan melakukan terorisme.

Amerika Serikat,

Negara inilah yang paling menolak keanggotaan Palestina di PBB, sebagaimana dilansir dari laman resmi PBB, perwakilan Amerika Serikat sebutkan bahwa perdamaian berkelanjutan hanya dapat dicapai melalui solusi dua negara dengan jaminan keamanan Israel.

Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam kebebasan dan martabat dimana langkah sepihak di PBB dan di lapangan tidak akan mencapai tujuan ini,

Dengan dasar itulah, menurut Perwakilan Amerika Serikat, pilihan mereka tidak cerminkan penolakan terhadap negara Palestina.

Tetapi merupakan pengakuan bahwa status kenegaraan hanya akan tercapai melalui proses yang libatkan negosiasi langsung antara para dua pihak.

Perwakilan Amerika Serikat sebutkan bahwa resolusi ini tidak selesaikan kekhawatiran mengenai permohonan keanggotaan Palestina di PBB yang diajukan di DK PBB melalui proses kominte penerimaan pada April lalu.

Selain itu, rancangan resolusi tersebut tidak juga merubah status negara Palestina sebagai misi pengamat non negara anggota sama seperti Vatikan. ***