 |
| twitter.com/DirtyVote |
12224,
14:50 – Beredarnya film documenter Dirty Vote yang kini menjadi viral jelang Pilpres
2024 ternyata dibahas oleh dua media asing yaitu The Straits Time dan Reuters.
Reuters
dalam tulisannya menuliskan Indonesia Student Plan to Protest Alleged Poll
Internfence, sedangkan The Strait Times menurunkan judul Documentary on Indonesian
Election ‘Slanderous’ say Prabowo Campaign Team.
Dalam
laporannya, Reuters menuliskan bahwa mahasiswa berencana melakukan aksi unjuk
rasa besar besaran har ini Senin 12 Februari 2024.
“Protes
direncakan usai sebuah film documenter yang diproduksi jurnalis investigasi
Indonesia, dandhy Laksono menuduh bahwa pejabat negara termasuk polisi dan
kepala daerah, serta sumber daya kesejahtaraan pemerintah telah digunakan untuk
mendukung Prabowo,” tulis Reuters pada hari ini Senin 12 Februari 2024.
Reuters
juga soroti responsive tim kampanye capres Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran
Rakabuming Raka yang menepis tuduhan tersebut.
Bahkan
tim kampanye Prabowo sebagian besar konten dalam film ini bersifat mencemarkan
nama baik.
Selain
Reuters, media asing lainnya yaitu media asal Singapore, The Strait Times, film
ini menuai reaksi keras dari tim Prabowo Subianto dengan menyebutnya Fitnah dan
narasi kebencian.
Menurut
Habiburokhman selaku wakil ketua tim kampanye Prabowo Gibran dalam jumpa media
mengatakn bahwa banyak dari apa yang digambarkan dalam film Dirty Vote tersebut
tidak benar.
Walaupun
terdapat tuduhan tersebut, tim kampanye Prabowo tidak ada niatan untuk
mengambil tindakan hukum.
Film
documenter Dirty Vote sendiri resmi dirilis pada 11 Februari 2023 pukul 11.00
WIB melalui kanal resmi Youtube Dirty Vote.
Film
documenter ini disutradarai oleh Dandhy Laksono yang bercerita tentang dugaan
kecurangan pada pemilu 2024.
Dalam
film ini menampilkan tiga tokoh yang juga ahli Hukum Tata Negara, yaitu Zainal
Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Bvitri Susanti.
Ketiga
sosok ini paparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum sepanjang
perjalanan menuju pemilu 2024.
Selain
itu juga menjelaskan potensi kecurangan berdasarkan kacamata hukum di Indonesia.
Film
ini berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik ini dibuka dengan testimony ketiganya
dalam memproduksi film tersebut.
“Saya
mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham, bahwa
memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa
dianggap baik-baik saja,” kata Bivitri pada bagian pembuka film tersebut.
Dalam
Dirty Vote ini terdapat sejumlah poin yang dipaparkan seperti awal kecurangan
melalui penunjukkan 20 Pejabat sementara Gubernur dan kepala daerah, tekanan
kepala desa untuk mendukung salah satu paslon
Kemudian
penyaluran bansos yang berlebihan, serta kejangggalan ketika hasil putusan
Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa waktu lalu.
Dirty
Vote ini dibuka dengan cuplikan video yang perlihatkan penjelasan Jokowi di depan
media di halaman Istana Bogor yang mengatakan bahwa anak anaknya tidak ada yang
tertarik untuk terjun ke dunia politik dikarekan fokus dengan usaha yang dijalaninya.
Hal
ini bertolak belakang dengan cuplikan film lainnya perlihatkan video deklarasi
Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang nota bene adalah putra sulung
Presiden Jokowi selaku pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024
Dalam
cuplikan lainnya Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menjelaskan
mengenai narasi pemilu satu putaran yang digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran.
Dirinya
menilai apabila Pilpres 2024 berjalan dua putaran, maka ada potensi kekalahan akan
dialami Prabowo Gibran yang saat ini tengah di puncak elektabilitas dari
berbagai survey nasional.
Sementara
itu Akademisi Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari juga beberkan kejanggalan
penunjukkan sejumlah pejabat kepala daerah sejak 2021 lalu.
Setidaknya
adalah 20 pejabat Gubernur dan 182 pejabat walikota/Bupati yang dinilai oleh
Komisi Informasi Pusat (KPI) dan Ombudsman sebagai mal praktik administrasi.
Sementara
para penyelenggara negara tersebut kuasai sekitar 140 juta daftar pemilih tepat
(DPT) Pemilu 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.
Pemilihan
Gubernur oleh Presiden berpotensi adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang
oleh kepala daerah.
Salah
satunya adalah soal ketidaknetralan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye
Pilpres 2024.
Seperti
pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali hingga pencabutan izin kampanye
pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar di berbagi daerah.
Belum
lagi sejumlah organisasi desa yang menyatakan dukungannnya kepada salah satu
pasangan pada Pilpres 2024.
Organisasi
desa yang diisi hampir 81 juta suara berpotensi menyalahgunakan jabatan dalam
data pemilihan, kemudian penggunaan data desa, penerima bansos hingga wewenang
alokasi bansos.
Selain
data, dalam film juga ditampilkan rekaman suara yang menyatakan ada arahan agar
para kepala desa dalam memenangkan salah satu capres dengan segala cara.
Selain
itu, ada juga intervensi dari aparat keamanan kepada sejumlah kepala desa
dengan dugaan masalah korupsi dana desa.
Sedangkan
Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bvitri Susanti memaparkan
tentang anggaran bansos yang terus meningkat setiap jelang pemilu mulai dari
2014, 2019 dan 2024.
Bvitri
juga menyampaikan bahwa ada dugaan politisasi bansos yang dilakukan oleh
sejumlah menteri guna menggaet suara masyarakat untuk paslon tertentu.
Selain
penyalahgunaan bansos, ada juga berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam
pelaksaan Pemilu yang diungkap dalam film ini.
Seperti
penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, ketidaknetralan Presiden dan sejumlah
menteri hingga berbagai aturan Pemilu yang tidak ditindak oleh Bawaslu.
Dalam
film ini, juga dibongkar bukti bukti sejumlah partai politik yang tidak
memenuhi syarat verifikasi di KPU namun diloloskan dengan berbagai permainan
gelap dari sejumlah oknum.
Jelang
akhir, documenter yang berisi kliping sejumlah artikel dan video berita ini
jelaskan rentetan peristiwa jelang putusan MK terkait batas usia dan
persyarakat pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu.
Dasar
inilah yang dinilai oleh ketiga tokoh ini menjadi karpet merah bagi Gibran yang
maju dalam Pilpres 2024.
Bvitri
juga ungkapkan bahwa seluruh rencana kecurangan Pemilu ini tidak dibuat dalam
satu malam oleh satu orang.
Mayoritas
rencangan busuk ini terstruktur, sistematis dan massif untuk akali Pemilu yang
disusun bersama pihak pihak lainnya yaitu kekuatan yang selama 10 tahun
terakhir berkuasa bersama.
“Sebenarnya
ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini
dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah.”
“Karena
itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu
kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, yakni mental culas dan
tahan malu,” ucap Bivitri.
Jadi,
dengan film ini apakah perolehan suara dari pasangan yang disebutkan tersebut
akan mengalami kenaikan atau malah menurun, nantikan di tanggal 14 Februari
2024 jangan golput, gunakan hak pilih anda ! ***