Viralnya Film Dirty Vote Jadi Sorotan Media Asing Termasuk Respon dari TKN Prabowo Gibran

twitter.com/DirtyVote

12224, 14:50 – Beredarnya film documenter Dirty Vote yang kini menjadi viral jelang Pilpres 2024 ternyata dibahas oleh dua media asing yaitu The Straits Time dan Reuters.

Reuters dalam tulisannya menuliskan Indonesia Student Plan to Protest Alleged Poll Internfence, sedangkan The Strait Times menurunkan judul Documentary on Indonesian Election ‘Slanderous’ say Prabowo Campaign Team.

Dalam laporannya, Reuters menuliskan bahwa mahasiswa berencana melakukan aksi unjuk rasa besar besaran har ini Senin 12 Februari 2024.

“Protes direncakan usai sebuah film documenter yang diproduksi jurnalis investigasi Indonesia, dandhy Laksono menuduh bahwa pejabat negara termasuk polisi dan kepala daerah, serta sumber daya kesejahtaraan pemerintah telah digunakan untuk mendukung Prabowo,” tulis Reuters pada hari ini Senin 12 Februari 2024.

Reuters juga soroti responsive tim kampanye capres Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka yang menepis tuduhan tersebut.

Bahkan tim kampanye Prabowo sebagian besar konten dalam film ini bersifat mencemarkan nama baik.

Selain Reuters, media asing lainnya yaitu media asal Singapore, The Strait Times, film ini menuai reaksi keras dari tim Prabowo Subianto dengan menyebutnya Fitnah dan narasi kebencian.

Menurut Habiburokhman selaku wakil ketua tim kampanye Prabowo Gibran dalam jumpa media mengatakn bahwa banyak dari apa yang digambarkan dalam film Dirty Vote tersebut tidak benar.

Walaupun terdapat tuduhan tersebut, tim kampanye Prabowo tidak ada niatan untuk mengambil tindakan hukum.

Film documenter Dirty Vote sendiri resmi dirilis pada 11 Februari 2023 pukul 11.00 WIB melalui kanal resmi Youtube Dirty Vote.

Film documenter ini disutradarai oleh Dandhy Laksono yang bercerita tentang dugaan kecurangan pada pemilu 2024.

Dalam film ini menampilkan tiga tokoh yang juga ahli Hukum Tata Negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari dan Bvitri Susanti.

Ketiga sosok ini paparkan sejumlah data dan mengurai pelanggaran hukum sepanjang perjalanan menuju pemilu 2024.

Selain itu juga menjelaskan potensi kecurangan berdasarkan kacamata hukum di Indonesia.

Film ini berdurasi 1 jam 55 menit 22 detik ini dibuka dengan testimony ketiganya dalam memproduksi film tersebut.

“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham, bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” kata Bivitri pada bagian pembuka film tersebut.

Dalam Dirty Vote ini terdapat sejumlah poin yang dipaparkan seperti awal kecurangan melalui penunjukkan 20 Pejabat sementara Gubernur dan kepala daerah, tekanan kepala desa untuk mendukung salah satu paslon

Kemudian penyaluran bansos yang berlebihan, serta kejangggalan ketika hasil putusan Mahkamah Konstitusi atau MK beberapa waktu lalu.

Dirty Vote ini dibuka dengan cuplikan video yang perlihatkan penjelasan Jokowi di depan media di halaman Istana Bogor yang mengatakan bahwa anak anaknya tidak ada yang tertarik untuk terjun ke dunia politik dikarekan fokus dengan usaha yang dijalaninya.

Hal ini bertolak belakang dengan cuplikan film lainnya perlihatkan video deklarasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang nota bene adalah putra sulung Presiden Jokowi selaku pasangan capres dan cawapres pada pemilu 2024

Dalam cuplikan lainnya Ahli Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mochtar menjelaskan mengenai narasi pemilu satu putaran yang digaungkan oleh pasangan Prabowo Gibran.

Dirinya menilai apabila Pilpres 2024 berjalan dua putaran, maka ada potensi kekalahan akan dialami Prabowo Gibran yang saat ini tengah di puncak elektabilitas dari berbagai survey nasional.

Sementara itu Akademisi Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari juga beberkan kejanggalan penunjukkan sejumlah pejabat kepala daerah sejak 2021 lalu.

Setidaknya adalah 20 pejabat Gubernur dan 182 pejabat walikota/Bupati yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KPI) dan Ombudsman sebagai mal praktik administrasi.

Sementara para penyelenggara negara tersebut kuasai sekitar 140 juta daftar pemilih tepat (DPT) Pemilu 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Pemilihan Gubernur oleh Presiden berpotensi adanya kecurangan dan penyalahgunaan wewenang oleh kepala daerah.

Salah satunya adalah soal ketidaknetralan penyelenggara negara dalam pelaksanaan kampanye Pilpres 2024.

Seperti pencopotan baliho Ganjar Mahfud di Bali hingga pencabutan izin kampanye pasangan Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar di berbagi daerah.

Belum lagi sejumlah organisasi desa yang menyatakan dukungannnya kepada salah satu pasangan pada Pilpres 2024.

Organisasi desa yang diisi hampir 81 juta suara berpotensi menyalahgunakan jabatan dalam data pemilihan, kemudian penggunaan data desa, penerima bansos hingga wewenang alokasi bansos.

Selain data, dalam film juga ditampilkan rekaman suara yang menyatakan ada arahan agar para kepala desa dalam memenangkan salah satu capres dengan segala cara.

Selain itu, ada juga intervensi dari aparat keamanan kepada sejumlah kepala desa dengan dugaan masalah korupsi dana desa.

Sedangkan Dosen Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bvitri Susanti memaparkan tentang anggaran bansos yang terus meningkat setiap jelang pemilu mulai dari 2014, 2019 dan 2024.

Bvitri juga menyampaikan bahwa ada dugaan politisasi bansos yang dilakukan oleh sejumlah menteri guna menggaet suara masyarakat untuk paslon tertentu.

Selain penyalahgunaan bansos, ada juga berbagai kecurangan dan penyelewengan dalam pelaksaan Pemilu yang diungkap dalam film ini.

Seperti penggunaan fasilitas negara dalam berkampanye, ketidaknetralan Presiden dan sejumlah menteri hingga berbagai aturan Pemilu yang tidak ditindak oleh Bawaslu.

Dalam film ini, juga dibongkar bukti bukti sejumlah partai politik yang tidak memenuhi syarat verifikasi di KPU namun diloloskan dengan berbagai permainan gelap dari sejumlah oknum.

Jelang akhir, documenter yang berisi kliping sejumlah artikel dan video berita ini jelaskan rentetan peristiwa jelang putusan MK terkait batas usia dan persyarakat pencalonan presiden dan wakil presiden pada Pemilu.

Dasar inilah yang dinilai oleh ketiga tokoh ini menjadi karpet merah bagi Gibran yang maju dalam Pilpres 2024.

Bvitri juga ungkapkan bahwa seluruh rencana kecurangan Pemilu ini tidak dibuat dalam satu malam oleh satu orang.

Mayoritas rencangan busuk ini terstruktur, sistematis dan massif untuk akali Pemilu yang disusun bersama pihak pihak lainnya yaitu kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama.

“Sebenarnya ini bukan rencana atau desain yang hebat-hebat amat. Skenario seperti ini dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya di banyak negara dan sepanjang sejarah.”

“Karena itu, untuk menyusun dan menjalankan skenario kotor seperti ini, tak perlu kepintaran atau kecerdasan. Yang diperlukan cuma dua, yakni mental culas dan tahan malu,” ucap Bivitri.

Jadi, dengan film ini apakah perolehan suara dari pasangan yang disebutkan tersebut akan mengalami kenaikan atau malah menurun, nantikan di tanggal 14 Februari 2024 jangan golput, gunakan hak pilih anda ! ***