Kemlu RI Pastikan Tidak Ada Rencana untuk Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel

11424, 22:15 – Kemlu RI pastikan pemerintah Indonesia tidak memiliki rencana atau niatan untuk membuka hubungan diplomatic dengan Israel.

Hal ini tertuang dalam sebuah pernyataan Kemlu pada Kamis 11 April 2024 menyusul kabar dari media Israel bahwa Indonesia setuju untuk menormalisasi hubungan sebagai imbali persetujuan Israel atas keanggotaan dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Hal ini merujuk pada laporan jurnalistik Ynet di mana Tel Aviv dan Jakarta telah adakan pembicaraan mengenai normalisasi hubungan antara kedua negara selama tiga bulan terakhir.

Ynet sendiri tanpa mengutip sumber darimana pun, menulis bahwa Israel akan berhenti menghalangi upaya Indoneia untuk bergabung dengan OECD, organisasi yang dijuluki klub negara kaya sebagai imbalan atas terjalinnya hubungan formal dengan Israel.

OECD tersebut syarakatkan kesepakatan satu suara penuh di antara semua negara anggota untuk menerima anggota baru. Israel kabarnya menghalangi keanggotaan Indonesia dengan alasan tiadanya hubungan diplomatic kedua negara.

Media Times of Israel menuliskan juga bahwa seorang pejabat Israel kemudian mengonfirmasikan laporan bahwa OECD terlibat dalam pembicaraan normalisasi hubungan Indonesia dan Israel kepada media tersebut.

Terkait dua lapran media Israel, Jubir Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Indonesia untuk bergabung ke OECD memerlukan proses dan memakan waktu cukup panjang dan lama.

Bila sesuai rencana, mantan Dubes RI untuk Turki ini mengatakan bahwa peta jalan (roadmap) menuju keanggotaan Indonesia akan diadposi pada Mei mendatang dan banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh Indonesia.

Pemerintah Indones secara rutin telah membantah kabar adanya normalisasi hubungan dengan Israel yang beberapa kali muncul pada media asing.

Seperti pada awal Maret dimana media Jewish Inside menurunkan artikelnya yang mengatakan Indonesia bekerja sama dengan Israel untuk evakuasi WNI dari Gaza pada 2023 lalu dan itu membiarkan pintu terbuka bagi kemungkinan hubungan diplomatic kedua negara yang sebelumnya di tunda.

Menurut pria kelahiran 10 Juni 1972 ini menelaskan bahwa setiap negara perlu waktu berbeda beda dalam menyelesaikan proses keanggotaan di OECD.

Terlabih itu kembali kepada kesiapan negara tersebut, ada negara yang perlu waktu 3 tahun namun ada juga yang lebih dari 5 tahun.

Terkait isu pembukaan hubungan diplomatic dengan Israel, dirinya tegaskan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatic dengan Israel dengan melihat situasi kekejaman Israel di Gaza saat ini.

Soal evakuasi 10 WNI yang menetap di Gaza ketika Israel mulai menyerang kantong tersebut pada 7 Oktober 2023 lalu, Iqbal mengatakan itu tidak ada kaitan dengan isu normalisasi hubungan atau isu politik dan sepenuhnya misi kemanusiaan.

Untuk diketahui, Jewish Insider pada Februari lalu menuliskan bahwa Indonesia dan Israel memiliki rencan umumkan normalisasi hubungan diplomatic sebelum tertunda oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan perang Israel di Gaza setelah itu dengan mengutip tiga sumber anonym yang terlibat dalam negosiasi.

Adalah Presiden Jokowi dan Eli Cohen Menlu Israel kala itu telah menyetujui rencana akhir perjan jian nomalisasi hubungan kedua negara sebagai langkah pertama menuju hubungan diplomatic penuh sebagaimana dikatakan para sumber.

Nama politukus Andi Widjajanto yang pernah menjabat Gubernur Lemhanas terseret dalam negosiasi tersebut.

Terkait laporan Jewis Insider, Kemlu RI tidak tahu menahu mengenai pertemuan tersebut.

Nikkei Asia pada 4 Februari 2024 juga menuliskan laporan mengenai normalisasi hubungan Indonesia Israel dengan OECD dengan mengutip sumber diplomatic yang mengatakan Israel menyuarakan keberatan dalam proses aksesi Indonesia.

Menurut media asal negeri samurai tersebut, Israel tidak serta merta menentang keanggotaan Indonesia namun menyebut situasi Timur Tengah dan ketiadaannya hubungan diplomatic menjadi alasan.

Terkai laporan Nikkei Asia ini, Kemlu RI pun menepis kabar tersebut dengan mengatakan pembahasan mengenai keanggotaan baru OECD bersifat internal di antara negara anggota

Dan karena Indonesia belum menjadi anggota sehingga tidak terlibat dalam pembahasan tersebut, hal ini disampaikan Iqbal pada jumpa pewarata Senin 5 Januari 2024 lalu.

Iqbal juga mengatakan bahwa Indonesia tidak melihat adanya keterkaitan antara sikap konsisten Indonesia mendukung Palestina selama ini dengan keanggotaan Indonesia di OECD.

Lulusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini mengatakan bahwa posisi Indonesia tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka solusi dua negara dan selalu konsisten membela hak bangsa Palestina. ***