Netanyahu Tolak Adanya Pengakuan Negara Palestina

17224, 06:55 – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak dengan mentah mentah pengakuan terhadap negara Palestina pada Jumat 16 Februari 2024.

Penolakan itu menyusul adanya laporan harian Washington Post dalam tulisannya mengtakan bahwa sekutu utama Israel, Amerika Serikat sedang menysun rencana untuk mendirikan negara Palestina pasca perang antara Hamas dan Israel.

“Israel dengan tegas menolak perintah internasional mengenai penyelesaian permanen dengan orang-orang Palestina,” kata Netanyahu, dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan usai pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden.

“Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina.” Katanya.

Netanyahu juga katakan bahwa status kenegaraan akan menjadi ‘hadiah besar’ usai serangan lintas batas Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu yang tewaskan 1.139 jiwa di Israel Selatan dan menyandera 250 orang lainnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Washington Post menuliskan dalam laporannya pada edisi Kamis 15 Februari 2024 bahwa AS dengan sekelompok kecil negara Arab tengah bergegas menyelesaikan rencana pasca perang komprehensif untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.

Salah satunya adalah pembentukan negara Palestina, negara Arab tersebut mencakup Mesir, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar dan Jordania.

Para menteri di cabinet Netanyahu sebelumnya menanggapi laporan itu dengan tentangan keras.

Mereka adalah Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, Menteri Pendidikan Yoav Kisch, Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli, Anggota Parlemen Matan Kahana dari kubu penantang utama Netanyahu, Benny Gantz dan menteri Keuangan Bezalel Smotrich.

Bahkan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa mereke sama sekali tidak akan menyetujui rencana tersebut

“Kami sama sekali tidak akan menyetujui rencana ini, yang mengatakan bahwa warga Palestina berhak mendapatkan hadiah atas pembantaian mengerikan yang mereka lakukan terhadap kami: sebuah negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” kata Menteri Keuangan Bezalel Smotrich pada Kamis, 15 Februari 2024.

Banyak negara meminta Solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina yang menciptakan sesbuah negara bagi warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza bersama Israel.

Terkait pertentangan sejumlah menteri cabinet terhadap rencana pembentukan negara Palestina ditanggapi oleh Kemlu Palestina dengan mengatakan bahwa negara Palestina bukanlah sebuah hadiah atau bantuan dari Netanyahu namun sebuah hak yang ditetapkan oleh hukum internasional.

“Negara Palestina bukanlah sebuah hadiah atau bantuan dari Netanyahu, namun sebuah hak yang ditetapkan oleh hukum internasional dan resolusi internasional yang sah.”

Kemlu Palestina mengatakan pada Jumat 16 Februari 2024 bahwa Netanyahu meminta perundingan namun kembali gagal.

Salah satu hambatan yang menghalangi terbentuknya negara Palestina adalah perluasan pemukiman Israel diwilayah yang diduduki oleh negara zionis tersebut pada perang Timur Tengah tahun 1967.

Sejumlah warga Palestina dan komunitas internasional menyakini bahwa pemukiman tersebut melanggar hukum internasional dan memisahkan komunitas Palestina satu sama lain.

Hingga hari ini sejak 7 Oktober 2023 Israel telah tewaskan 28.700 warga Palestina yang sebagian besar adalah anak anak dan perempuan serta melukai 68.552 orang hal ini berdasarkan keterangan dari otoritas kesehatan Gaza.

Sementara itu sekitar 75 persen atau 1,7 juta populasi Gaza telah menjadi pengungsi internal hal ini berdasarkan data UNRWA sebagaimana dilansir dari Reuters. ***