800 Ribu Warga Palestina di Gaza Utara Tanpa Akses Layanan Kesehatan

71223, 13:53 – Semakin meningkat eskalasi invasi Israel ke Palestina menimbulkan sejumlah pengungsi di Jalu Gaza.

Setidaknya 800,000 warga Palestina di Jalur Gaza Utara saat ini tidak memiliki jaminan kesehatan, hal ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang berbasi di Gaza pada Rabu 6 Desember 2023.

Kemenkes Palestina peringatkan apa yang dikatakannya sebagai aksi genosida yang dilakukan Israel di Jalur Gaza Utara.

Pendudukan Israel sengaja merusak infrastruktur layanan kesehatan di Gaza Utara, sebagaimana disampaikan juru bicara Kemenkes Ashraf Al Qudra melalui pernyataan lewat X (Twitter)

Sebagiamana dikutip dari Antara, Rumah Sakit Al Ahli di Goza kelebihan kapasitas lantaran banyaknya korban luka yang dipindahkan ke fasilitas tersebut kata Al Qudra dalam pernyataan terpisah pada Rabu 6 Desember 2023.

Al Qudra pun meminta dukungan dan perlindungan internasional atas serangan Isreal yang semakin brutal.

Pada Selasa 5 Desember 2023 Kemenkes mengatakan bhwa lebih dari 400,000 warga Palestina di Gaza Utara kini sama sekali tidak mempunyai layanan medis sebab genosida terhadap warga Palestina masih terjadi.

Sebagaimana kita ketahui, dimana militer Israel lanjutkan serangan militer mereka di Jalur Gaza pada Jumat 1 Desember 2023 usai jeda kemanusiaan selama sepekan dengan kelompok pertahanan Palestina Hamas berakhir.

Sedikitnya 16.248 warga Palestina tewas dan lebih dari 43.616 lainnya terluka saat Israel terus menggempur Jalur Gaza melalui darat dan udara setelah Hamas menyerang mereka pada 7 Oktober.

Sementara itu, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.200 orang, demikian menurut data. ***

Desak Gencatan Senjata Gaza, Antonio Guterres Surati Dewan Keamanan

UNRWA/Ashraf Amra

71223, 12:10 – Kembalinya Israel melakukan invasi usai jeda kemanusiaan membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres pada Rabu 5 Desember 2023 peringtkan DK PBB bahwa perang di Jalur Gaza dapat memperburuk ancaman yang ada terhadap perdamian dan keamanan internasional.

Sebagaimana dilansir dari Antara, untuk pertama kalinya sejak menjabat sebagai Sekjen PBB pada 2017, Antonio Guterres menulis sebuah surat kepada DK PBB untuk memohon agar dewan tersebut dapat mencegah bencana kemanusiaan di Gaza dan serukan gencatan senjata kemanusiaan.

Apa yang dilakukan oleh Antonio Guterres ini sesuai dengan Pasal 99 Piagam PBB dimana memberikan wewenag kepada Sekjen PBB untuk menarik perhatian DK PBB terhadap setiap keadaan yang menurut pendapatnya dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

“Permusuhan lebih dari delapan pekan di Gaza dan Israel telah menciptakan penderitaan manusia yang mengerikan, kehancuran fisik dan trauma kolektif di seluruh Israel dan wilayah pendudukan Palestina."

Kondisi saat ini membuat operasi-operasi kemanusiaan yang berdampak tidak mungkin dilakukan, tambahnya.

“Kita sedang menghadapi risiko besar dari runtuhnya sistem kemanusiaan. Situasi ini dengan cepat memburuk menjadi sebuah bencana dengan dampak yang mungkin tidak dapat diubah lagi bagi warga Palestina secara keseluruhan dan bagi perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut."

“Kondisi seperti itu harus dihindari dengan cara apa pun,” katanya, menambahkan.

Guterres juga menyoroti bahwa warga sipil di seluruh Gaza menghadapi bahaya yang mengerikan, dan sistem layanan kesehatan di Gaza sudah tidak dapat lagi beroperasi.

“Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” katanya, menegaskan.

Menurut Antonio Guterres komunitas internasional mempunyai tanggung jawab untuk menggunakan seluruh pengaruhnya untuk mencegah eskalasi dan mengakhiri krisis ini.

"Saya mendesak Dewan Keamanan untuk menekan untuk mencegah bencana kemanusiaan. Saya mengulangi seruan saya agar gencatan senjata kemanusiaan diumumkan. Ini mendesak dilakukan," ujar Guterres.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric di New York pada Rabu 5 Desember 2023 mengatakan bahwa Guterres serukan gencatan senjata kemanusiaan.

Mengenai tindakan Guterres yang gunakan salah satu dari sedikit wewenang yang diberikan Piagam PBB kepadanya dengan menulis surat kepada DK PBB, Dujarric sebut langkah tersebut sebagai dramatis dari Sekjen PBB.

"Ini adalah langkah konstitusional yang sangat dramatis dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya.

“Kami menantikan seruan Dewan Keamanan untuk gencatan senjata kemanusiaan. Kami ingin melihat komunitas internasional dan mereka yang terlibat dalam pertempuran benar-benar menyetujui gencatan senjata kemanusiaan,” katanya. ***