Akibat Perang Saudara, Separuh Penduduk Myanmar Jatuh Miskin

12424, 17:20 – Myanmar kala itu pernah digadang gadang menjadi salah satu negara dengan perekonomian yang paling menjanjikan di ASEAN selain Indonesia.

Namun kenyataannya berbeda 180 derajat dengan hari ini dimana negara dengan ibukota Naypyidaw ini menderita dengan adanya perang saudara yang sebabkan pulutan juta warganya jatuh dalam jurang kemiskinan.

Hampir separu dari 55 juta penduduk Myanmar berada di bawah garis kemiskinan, 49,7 persen diantaranya hidup dengan penghasilan kurang dari USD 76 sen per hari.

Hal ini berdasarkan temuan dari para ahli dari UNDP dimana angka tersebut dapat meningkat dua kali lipat sejak tahun 2017 sebagimana dilansir dari CNN pada Jumat 12 April 2024.

Berdasarkan laporan UNDP selama tiga tahun pasca kudeta militer situasi perekonomian Myanmar cukup buruk ke titik, ketika kelas menengah berisiko tersingkir dan keluarganya memangkas pengeluaran terhadap kesehatan, makanan hingga pendidikan karen naiknya inflasi negara tersebut.

Para peneliti UNDP juga berikan paparan yang cukup khawtirkan ddimana terdapat tambahan 25 persen penduduk Myanmar yang tergantung pada seutas benang di atas garis kemiskinan pada Oktober 2023.

Situasi yang memungkinkan akan semakin buruk ketika laporan ini diterbitkan dimana konflik semakin insentif telah sebabkan lebih banyak pengungsi kehilangan pekerjaan dan bisnis mereka tutup.

Myanmar sendiri pernah mencapi kemajuan yang cukup pesat dalam kurangi kemiskinan sejak dimulainya transisi demokrasi dari militer pada 2011 yang terjadinya reformasi ekonomi dan politik.

Dimana pada 2016, ekonomi negara ini tumbuh dengan cepat di kawasan ASEAN sebagaimana menurut pandangan Bank Pembangunan Asia (ADB) serta Bank Dunia antara 2011 dan 2019 dengan tumbuh rata rata 6 persen per tahun.

Myanmar dengan cukup efektif mengurangi separuh tingkat kemiskinan dari 48,2 persen pada tahun 2005 jadi 24,8 persen pada tahun 2017.

Namun itu semua berubah dratis ketika kudeta militer tahun 2021 dengan menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis dan terjerumus ke dalam ketidak stabilan dan kekerasan.

Ditambah Covid19 yang merajalela seantero dunia semakim memperparah kondisi negara tersebut.

Dalam temuan tersebut, UNDP Melihat kemiskinan tidak hanya meningkat dua kali lipat, namun masyarakat juga semakin miskin dalam arti sebenarnya.

Menurut Kanni Wignaraja, asisten sekjen dan direkutri regional UNDP untuk kawasan Asia mengatakan bahwa secara keseluruhan tiga perempat penduduk berada dalam jurang kemiskinan namun yang paling di takutkan adalah mereka saat ini bertahan hidup pada tingkat subsisten saja.

Bahkan Wignraja mengatakan kelas menengah di Myanmar kini benar benar menghilang seakan punah bahkan turunnya hingga 50 persen dalam dua setengah tahun.

Lapran UNDP ini berdasarkan lebih dari 12,000 wawancara yang dilakukan selama tiga bulan mulai Juni hingga Oktober 2023 menjadi salah satu survey nasional terbesar yang dilakukan badan PBB tersebut dalam beberapa tahun belakangan

Dalam hal investasi asing, dilaporkan sangat menurun tajam dengan jumlah pengangguran yang melakukan migrasi ke luar negeri sangat meningkat tajam.

Lapran ini juga menemukan bahwa PDB negara tersebut belum cukup pulih dari penurunan di angka 18 persen yang dialami pada 2021 karena krisis politik dan Covid19.

Menurut padanangan Wignaraja, pihaknya belum pernah melihat daerah perkotaan besar alami krisis yang sangat cepat yang membuat daerah sekitar Yangon dan Mandalay terkena dampak yang cukup parah.

Tanpa segera adanya intervensi, krisi kemanusian akan semakin memburuk dan berdampak terhadap pembangunan akan bersifat lintas generasi.

Menurut administrator UNDP Achim Steiner mengatakan tanpa adanya intervensi dengan memberikan bantuan tunan, akses layanan dasar dan ketahanan pangan akan dampak pada lintas generasi negara tersebut

Steiner pun menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan baik di dalam ataupun luar Myanmar untuk segera ambil tindakan agar tidak jatuh ke dalam kemiskinan akut dan keputusasaan yang tidak dapat diubah

Semoga situasi di Myanmar dapat pulih kembali dan para pemangku kepentingan negara itu duduk bersama dengan utusan khusus Sekjen PBB untuk membenahi negara itu akan kembali ke situasi normal ketika sediakala dulu dan  tidak membuat masyarakatnya ketakutan ***