26324, 09:45 – Kemlu RI mewakili pemerintah Indonesia mengapresiasi terhadap diloloskannya Resolusi DK PBB 2728 yang serukan gencatan senjata di Gaza pada Senin 25 Maret 2024 kemarin.
Hal
ini disampaikan Kemlu RI melalui akun resmi Twitter mereka pada hari ini Selasa
26 Maret 2024
Dimana
dalam cuitannya Indonesia menyambut baiik adposi DK PBB 2728 (2024) yang
menuntun adanya gencatan senjata di Gaza.
Resolusi
diadpsi ketika serangan Israel di Gaza masuki bulan keenam sejak dimulainya
pada 7 Oktober 2023 yang akibatkan lebih dari 32,33 orang tewas yang mayoritas
perempuan dan anak anak serta melukai 74,694 orang lainnya.
Kementerian
yang berlokasi di Pejambon Jakarta ini mewakili pemerintah serukan agar
resolusi yang mengikat secara hukum segera dilaksanakan dan diimplementasikan
oleh seluruh pihak.
Berbeda
dengan resolusi yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB dimana semua resolusi DK
PBB mengikat secara hukum, hal ini mulai berlaku sejak Mahkamah Internasional
atau ICJ tetapkan lewat nasihat hukum tentang masalah Namibia pada tahun 1971.
Kemlu
juga menambahkan bahwa saaatnya untuk memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan
secara besar besarn dengan menuntut adanya perlindungan warga sipil di Gaza.
Seperti
diketahui, DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu adopsi resolusi yang
menuntut adanya gencatan senjata antara Israel dan Hamas usai Amerika Serikat
memilih abstain ketika pemungutan suara.
Setidaknya
14 anggota dewan yang tersisa mendukung resolusi ini yang bermaterikan menuntut
pembebasan segera dan tanpa syarat bagi semua sandera Hamas. Ketika diketuk
palu para perwakilan negara anggota DK PBB pun bertepuk tangan.
Sementara
itu, Sekjen PBB Antonio Guterres pada akun media sosialnya mengatakan bahwa
resolusi ini harus dilaksanakan, karena kegagalan tidak bisa dimaafkan.
Sikap
abstain dari Amerika Serikat membuka perselisihannya dengan Israel dimana PM
Benyamin Netanyahu katakan bahwa kegagalan Amerika gunakan hak vetonya dalam
resolusi tersebut merupakan kemunduran yang sangat jelas dari posisi
sebelumnya.
Serta
akan merugikan upaya dalam perang Israel dan usaha dari Netanyahu dalam
membebaskan lebih dari 130 sandera yang masih ditahan oleh pihak Hamas.
Sementara
itu dari Washington DC, juru bicara Gedung Putih, John Kirby tegaskan sikap
abstain Amerika Serika tidak mewakili perubahan dalam kebijakan mereka
sebagaimana diucapkan di depan para pewarta.
Usai
hasil pemungutan suara di PBB keluar, Netanyahu kabarnya membatalkan kunjungan
delegasi tinggi di Washington DC yang dijadwalkan untuk bahas rencana operasi
militer Israel di Rafah, Gaza Selatan yang menjadi tempat berlindung 1,5 juta
pengungsi Palestina. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar