Deplu AS Akui Para Menteri Israel Halangi Pengiriman Bantuan ke Gaza

6324, 19:45 – Fakta terbaru dari invasi Israel ke Gaza adalah bahwa para menteri di Israel menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Deplu AS Matthew Miller dalam jumpa pers di Washington DC.

"Beberapa rintangan yang kami hadapi berasal dari petinggi politik Israel," kata juru bicara Deplu AS Matthew Miller dalam konferensi pers.

Matthew Miller katakan bahwa para menteri di pemerintahan Israel punya andil dalam menghalangi pembongkaran distribusi komoditas tepus di pelabuhan di kota Ashdod.

Selain menghalangi pembongkaran distribusi, mereka juga mendukung demonstran yang memblokade masuknya bantuan kemanusiaan dari titik perbatasan Israel, Karem Shalom.

Bahkan harian AS, Axios menuliskan laporannya bahwa menteri keuangan Israel Bazalel Smotrich secara langsung instruksikan supaya pembongkaran muatan tepung yang berasal dari Amerika Serikat tersebut ditahan yang sudah berlangsung lebih dari sebulan.

"Semua hal tersebut merupakan rintangan yang berasal dari menteri-menteri di pemerintahan Israel yang telah kami soroti, yang telah kami sebut tidak dapat diterima, dan kami serukan harus segera diakhiri," kata Miller.

Miller juga katakan bahwa Menlu AS, Antony Blinken sudah cukup ‘berterus terang tentang kondisi dilapangan’ ketika bertemu menteri Israel Benny Gantz pada Selasa 5 Maret 2024 pagi waktu Washington DC.

Sebagaimana dilansir dari Anadolu, pernyataan Miller ini menimbulkan pertanyaan apakah Israel melanggar UU bantuan Asing Amerika Serikat.

Aturan ini melarang negara tersebut memberikan bantuan langsung kepada negara yang diketahui melarang atau membatasi, baik langsung ataupun tidak langsung, penghantaran bantuan kemanusiaan AS.

Terkait hal ini membuat sejumlah anggota Kongres AS, seperti Senator Bernie Sanders yang berhalauan progresif mendesak Presiden Joe Biden untuk menghentikan pengiriman bantuan senjata kepada Israel atas dasar bahwa UU tersebut telah dilanggar.

"Saya mendesak Presiden Biden menerapkan UU ini dan menegaskan kepada Israel, jika akses bantuan kemanusiaan tidak dibuka, bahwa dirinya akan bertindak sesuai konsekuensi UU Bantuan Asing dan menghentikan bantuan militer kepada Israel," tutur Sanders pada Minggu.

Walau begitu, UU yang disahkan pada 1961 tersebut memuat klausul yang mengizinkan presiden meneruskan bantuan apabila tindakn tersebut dianggap sesuai dengan kepentingan keamanan AS.

Terkait adanya desakan dari anggoat Kongres AS tersebut, Jubir Miller mengatakan bahwa maksud dari klausul UU Bantuan Asing tersebut harus dikaji lebih dalam lagi.

"Kami juga terus berkomunikasi dengan Israel, begitu pula dengan negara-negara lain, terkait perlunya mereka memenuhi seluruh persyaratan hukum AS, dan kami juga belum membuat penilaian apapun bahwa Israel telah melanggar hukum tersebut saat ini," kata Miller.

Seperti diketahui, agresi militer Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah tewaskan lebih dari 30.600 warga Palestina yang didominasi oleh anak anak dan wanita dan membuat lebih dari 72.000 orang lainnya cedera.

Selain menewaskan lebih dari 30.600 warga Palestina, Israel juga melakukan blockade total terhadap Jalur Gaza sehingga menyebabkan warganya khususnya di Gaza utara menderita kelaparan.

PBB sebut bahwa aksi Israel ini sebabkan 85 persen penduduk Gaza terusir dari tempat tinggalnya, dimana 60 persen infrastrukstur Gaza rusak dan hancur dan sebabkan kelangkaan makanan, obat obatan dan air bersih yang cukup parah. ***