131223, 10:00 – Maraknya penolakan dari warga Aceh terhadap warga Rohigya membuat pemerintah pun bergerak cepat untuk mencegah hal yang tidak diinginkan.
Salah
satunya adalah Menlu Retno Marsudi yang bertemu dengan Komisioner Tinggi PBB
untuk Pengungsi Filippo Grandi untuk membahas isu pengungsi Rohingya yang masuk
ke Indonesia.
Pertemuan
yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada Senin 11 Desember 2023, Menlu Retno
Marsudi soroti tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini dengan masifnya
kedatangan pengungsi Rohingya.
“Dan
saya sampaikan, terdapat dugaan kuat masalah penyelundupan dan perdagangan
manusia,” kata dia ketika menyampaikan pernyataan pers secara daring pada Rabu
13 Desember 2023.
Selama
pembicaraan empat mata yang dilakukan dengan sangat terbuka tersebut, Menlu Retno
menyebut bahwa Filippo Grandi sangat memahami tantangan yang dihadapi Indonesia.
Menlu
Retno juga sampaikan bahwa UNHCR untuk mendesak negara pihak konvensi pengungsi
untuk segera mulai menerima resettlemen sehingga beban tidak bergeser ke negara
lain seperti yang dialami oleh Indonesia.
“Saya
juga menyampaikan kepada UNHCR untuk terus mendesak negara pihak Konvensi
Pengungsi untuk segera mulai menerima resettlement sehingga beban tidak
bergeser ke negara lain seperti Indonesia,” tutur Retno.
Filippo
Grandi sendiri berjanji bahwa UNHCR akan berusaha maksimal membnatu dan
menyelesaikan masalah ini antara lain dengan memberikan bantuan untuk mendukung
kehidupan para pengungsi tersebut.
Seperti
diketahui, jumlah pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia semakin
hari semakin meningkat.
Sementara
itu UNHCR mengatakan ada lebih dari 1.200 orang Rohingya yang telah mendarat di
Indonesia sejak November 2023, dengan setidaknya 300 orang tiba di Aceh pekan
lalu.
Sementara
itu dari Istana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan lalu menyatakan adanya
dugaan kuat keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam
peningkatan jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia.
Meskipun
bukan negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi PBB, Republik Indonesia
tetap membantu dan menampung sementara para pengungsi dengan alasan
kemanusiaan.
Presiden
Jokowi mengarahkan agar bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi
diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar